Pemprov dan DPD RI Cari Solusi Masalah Lahan Lapter TNI AU di Manna

BENGKULU, RBTVCamkoha.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah RI akhirnya duduk bersama menindak lanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa bekas lahan Lapangan Terbang (Lapter) II milik TNI AU di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), TNI/Polri anggota DPD RI tersebut untuk mencari solusi lahan yang saat ini berdiri komplek perkantoran Pemerintah Bengkulu Selatan dan masyarakat tersebut.

BACA JUGA:Bengkulu di Cincin Api Pasifik, Pemprov dan Korem 041/Gamas Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Megathrust

Dalam pembahasan terungkap bahwa persoalan hibah eks Lapter II Manna merupakan bagian dari problem tata kelola aset negara yang belum terintegrasi dan kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi pemanfaatan aset, konflik agraria, hingga kerugian negara.

Diketahui, luas total lahan Lapter II mencapai sekitar 330 hektare.

Dari jumlah tersebut, sekitar 64 hektare telah digunakan untuk bangunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sementara 10 hektar lainnya ditempati oleh masyarakat Desa Pagar Dewa.

BACA JUGA:Tim Tabur Kejati Bengkulu Tangkap Buronan Lolik Eriadi Setelah 4 Tahun Menghilang

Berdasarkan hasil penelaahan, BAP DPD RI menilai persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tata kelola Barang Milik Negara (BMN), ketidakjelasan status hukum pertanahan, serta belum optimalnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.

“Lapter II ini merupakan BMN yang kepemilikannya berada di bawah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kami akan segera membahasnya pada masa sidang terdekat untuk menghasilkan solusi konkret,” ujar Abdul Hakim.

BACA JUGA:5 Manfaat Buah Rambutan untuk Kesehatan Tubuh, Buah Musiman yang Kaya Gizi

Dilain pihak anggota DPD RI dapil Bengkulu Leni Jhon Latief berharap agar mendapat solusi terbaik apakah ada upaya tukar guling atau ada solusi lain sehingga tak mengganggu tata kelola pemerintah dan tempat tinggal masyarakat.

"Kami harap negara bisa hadir, dan Pemprov sendiri bisa mencarikan solusi terbaik terkait lahan tersebut," tutur Leni Jhon Latief.

BACA JUGA:Ketua DPC PPP Benteng Tolak SK DPP PPP, Terkait Penunjukan Plt Ketua dan Sekretaris DPC PPP Benteng

Sumber: