Rapat Paripurna DPRD Kaur, Ini Hal-hal yang Disoroti Anggota Dewan

KAUR, RBTVCamkoha.com – DPRD Kaur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Kaur dan dihadiri Wakil Bupati Kaur, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD. Dalam pertanggungjawaban APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Kaur memaparkan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta capaian program prioritas selama satu tahun anggaran.

Fokus utama pandangan umum fraksi-fraksi tertuju pada empat isu strategis, normalisasi sungai, percepatan infrastruktur jalan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dan pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA.

Dalam penyampaian pandangan umum Fraksi, Fraksi PBB Rio Candra menekankan pentingnya penanganan normalisasi sungai di wilayah rawan banjir. 

BACA JUGA:Sudah 6 Bulan Terakhir Uang Palsu Beredar di Kota Bengkulu, Jangan-jangan di Tangan Anda juga Ada

Fraksi PBB menilai realisasi anggaran untuk penanganan sungai harus diiringi pengawasan ketat agar tidak terjadi sedimentasi berulang yang merugikan masyarakat, khususnya petani di dataran rendah.

Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Fraksi meminta Pemkab Kaur memprioritaskan ruas jalan penghubung antar kecamatan dan jalan produksi yang menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Menurut dewan, keterlambatan penanganan jalan berdampak langsung pada biaya logistik masyarakat.

Kemudian, capaian Pendapatan Asli Daerah. Dimana capaian PAD pada tahun 2025 sangat jauh dari target Rp 59 miliar hanya tercapai Rp 19 miliar. Dengan demikian DPRD mendorong optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, dan aset milik daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat ditekan. 

Selanjutnya, dewan juga menyoroti dana SILPA dalam laporan pertanggungjawaban. SILPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp 32 miliar.

BACA JUGA:Pencari Kerja Merapat, Ada Lowongan Kerja di Susi Air untuk Berbagai Posisi

Menanggapi pandangan fraksi, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan apresiasi. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti catatan DPRD, khususnya terkait percepatan normalisasi sungai, peningkatan kualitas jalan, strategi peningkatan PAD, dan penatausahaan SILPA sesuai regulasi.

"Akan kita tindaklanjuti, sejak kita dilantik kita sudah genjar menggalakan optimalisasi PAD. Hingga saat ini tim satgas masih bergerak menyisir dan menginvetarisir sumber PAD di Kabupaten Kaur," kata Wakil Bupati Kaur.

Dengan disampaikannya pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 akan dilanjutkan pada tahapan pembahasan ke tingkat selanjutnya. 

 

Sumber: