Rp 24,1 Miliar Modal BUMDes Mukomuko, Baru 63 dari 148 yang Kantongi AHU
Masih banyak Bumdes di Mukomuko belum memiliki badan hukum.--
MUKOMUKO, RBTVCamkoha.com – Suntikan modal untuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kabupaten Mukomuko terbilang tidak kecil. Total penyertaan modal yang sudah dikucurkan mencapai Rp24,14 miliar.
Meski begitu, dari sisi legalitas masih banyak yang perlu dikejar. Dari 148 BUMDes yang sudah terbentuk dan terdata di Kementerian Desa PDT, baru 63 unit yang resmi memiliki sertifikat Administrasi Hukum Umum atau AHU dari Kementerian Hukum. Artinya, masih ada 85 BUMDes yang belum berbadan hukum.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Junaidi, menyebut 63 BUMDes yang sudah ber-AHU itu tersebar di 13 kecamatan.
BACA JUGA:39 Adegan di Rekonstruksi Tewasnya Lansia di Kepahiang, Tersangka Sempat Layani Konsumen
Dua kecamatan yakni Air Rami dan Lubuk Pinang, kata Junaidi, hingga kini belum ada satupun BUMDes yang legalitasnya rampung.
"Di Air Rami dan Lubuk Pinang memang belum ada BUMDes yang punya AHU. Ke depan kami akan intensifkan pembinaan dan pendampingan supaya proses administrasinya bisa segera rampung," ujar Junaidi.
Ia menegaskan AHU penting, bukan sekadar formalitas. Dengan sertifikat itu, posisi BUMDes lebih kuat secara hukum ketika menjalankan usaha.
BACA JUGA:Relawan SPPG di Kota Bengkulu Dibuang ke Sungai Usai Dirudapaksa, Apakah Korban Masih Bernyawa?
"Kami terus dorong pengurus untuk segera melengkapi syarat legalitas. Supaya BUMDes punya payung hukum yang jelas," tegasnya.
Terkait sumber modal, DPMD mencatat total penyertaan mencapai Rp24.140.789.854. Rinciannya, mayoritas Rp22.907.310.176 berasal dari Dana Desa. Sisanya Rp100 juta lebih bersumber dari merger UED-SP, Alokasi Dana Desa, PADes, dan hibah pihak lain.
"Mayoritas sumber modal BUMDes di Mukomuko masih dari Dana Desa," jelasnya.
BACA JUGA:Kehidupan Erin Wartia Setelah Cerai dari Andre Taulany: Unggahan Lama Kembali Disorot
Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha sesuai potensi masing-masing desa.
Jenisnya cukup beragam, mulai dari simpan pinjam, layanan BRI Link, jual beli sembako, sewa tenda dan kursi, pengelolaan wisata waterboom, penyediaan air bersih, hingga pengelolaan ramp mini TBS sawit.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
