Melainkan akibat adanya perbedaan pandangan, antara dua pihak internal yang terlibat langsung dalam pengadaan bahan makanan.
"Kalau yang memberhentikan bukan dari kami di BGN (Badan Gizi Nasional), tapi dari pihak mitra. Kepala SPPG sendiri sebenarnya tidak mau berhenti. Namun karena ada miskomunikasi internal, akhirnya kegiatan dihentikan sementara," jelasnya.
Masalah utama yang menyebabkan program MBG di SMAN 1 Seluma terhenti sementara adalah, adanya perbedaan pendapat mengenai harga bahan baku antara pihak koperasi dan kepala SPPG.
BACA JUGA:Hasil 5 Pertemuan Terakhir Indonesia Vs Arab Saudi, Siapa Lebih Unggul?
Ini lantaran pihak yayasan yang menaungi SPPG, memiliki koperasi sendiri yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi dapur MBG.
Namun, harga bahan baku yang ditawarkan koperasi dinilai terlalu tinggi, sehingga berpotensi membuat anggaran program menjadi tidak efisien.
"Jadi begini, dari pihak yayasan itu punya koperasi. Untuk harga bahan baku, menurut kepala SPPG masih terlalu tinggi. Kalau harga itu dipaksakan, bisa membuat anggaran menjadi overload. Karena itu kepala SPPG belum berani menjalankan kegiatan sebelum persoalan harga disepakati," tambah Reno.
Namun di sisi lain, pihak koperasi tetap mempertahankan harga yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Akibatnya, kepala SPPG memilih menghentikan kegiatan dapur sementara waktu, untuk menghindari potensi kesalahan penggunaan anggaran.
"Ini bukan masalah besar, tapi hanya butuh penyamaan persepsi. Kami harap dalam satu dua hari ke depan sudah selesai dan program bisa jalan kembali," imbaunya.
Selain masalah internal, ternyata masih ada satu proses administrasi yang belum rampung terkait pelaksanaan program MBG, yaitu terkait penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat ini menjadi salah satu syarat wajib bagi dapur penyedia makanan agar dinyatakan layak secara higienis dan aman dalam mengolah bahan makanan.
Reno menjelaskan, pengurusan SLHS sedang dilakukan oleh pihak yayasan yang menaungi SPPG.
Pihaknya menargetkan dokumen SLHS tersebut dapat terbit paling lambat akhir Oktober 2025 mendatang, sehingga seluruh dapur MBG di wilayah Kabupaten Seluma sudah beroperasi secara penuh dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.
"Untuk terkait SLHS itu memang sedang diurus oleh yayasan. Kita sedang melengkapi berbagai persyaratan seperti pelatihan penjamah makanan, sertifikat penjamah dan juga sertifikat pemeriksaan air, setelah itu baru bisa diterbitkan SLHS-nya," tandasnya.
(Hari Adiyono)