BENGKULU SELATAN, RBTVCamkoha.com - Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan melaksanakan program terkait penggunaan anggaran. Kali ini Kejari menggandeng Inspektorat Bengkulu Selatan, guna memberikan pemahaman pada penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa. Program tersebut bernama Jaksa Jaga Desa.
Tak bisa dipungkiri sejak diberikan kewenangan mengelola anggaran tersendiri, desa-desa yang ada di Bengkulu Selatan terus tumbuh menjadi desa yang maju bahkan sudah bisa memberikan pemasukan bagi daerah.
Namun sayangnya kemajuan itu tak sebanding dengan banyaknya pejabat desa mulai dari Kades dan perangkat malah terseret kasus kriminal akibat melakukan tindak pidana korupsi melalui dana desa dan anggaran dana desa.
BACA JUGA:PNS dan P3K Tenaga Pendidik SMA di Lebong Dilarang Live Streaming dan Bermain Medsos saat Jam Kerja
Oleh sebab itu untuk meminimalisir adanya kesalahan pengelolaan dana desa yang dikhawatirkan berimbas pada perbuatan melawan hukum, maka Kejari Bengkulu Selatan menggalakan program Jaksa Jaga Desa. Program tersebut menggandeng Inspektorat Bengkulu Selatan.
Program Jaksa Jaga Desa dilaksanakan di 142 Desa yang tersebar di 11 Kecamatan Bengkulu Selatan, kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Pemkab Bengkulu Selatan. Sebab pada kesempatan ini, Bupati Bengkulu Selatan Rifa'i Tajuddin bersama Kajari Bengkulu Selatan, Candra Kirana, hadir langsung ke Aula Bapeda untuk membuka acara pembekalan tersebut.
BACA JUGA:Agustus Nanti, Pembangunan TPI Muara Maras Seluma Mulai Titik Nol
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Muhammad Rifani Agustam mengaskan, harus ada pembinaan dan pengawasan secara maksimal terkait dengan pengelolaan dana desa. Maka dari itu, dengan digalakkannya program Jaga Desa bersama Inspektorat, diharapkan tidak ada lagi kasus yang menyeret pejabat desa dalam pusaran korupsi.
"Sebagai bentuk perhatian kita terhadap peningkatan kapasitas kawan-kawan di Desa, makanya kita gandeng Inspektorat. Alhamdulillah pemerintah daerah mendukung penuh program ini, kita harapkan program ini bisa memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan Desa," kata Muhammad Rifani Agustam.
Bahkan ke depan, Pemerintah Desa juga diminta untuk aktif berkoordinasi kepada pihak Kejaksaan dan Inspektorat apabila ada hal-hal yang kurang dipahami mengenai penggunaan dana desa.
Anggi Noverdo