KEPAHIANG, RBTVCAMKOHA.COM - Ketua Komisi III DPRD Kepahiang ikut menyoroti polemik tunggakan gaji eks karyawan yang sampai saat ini belum dibayarkan, hingga akhirnya bergulir ke ranah hukum.
BACA JUGA:Tips Menghemat BBM Kendaraan, Kecepatan dan Angin Ban Sangat Menentukan
Sebelumnya padahal sesuai perjanjian, tunggakan gaji eks karyawan akan dibayarkan pada Desember 2022. Padahal menurut Komisi III DPRD Kepahiang, sudah ada support dari Pemerintah Daerah untuk PDAM yang dananya miliaran rupiah. Serta ada dukungan anggaran dari pihak lain salah satunya bank Dunia yang jumlahnya fantastis.
Sehingga hal itu pun menjadi tanda tanya, sebab PDAM mengklaim selalu merugi.
BACA JUGA:Capek-capek Lompati Pagar Berduri dan Sembunyi di Semak, Tahanan Ini Balik Lagi ke Penjara
"Kami tidak tahu, bagaimana mereka ini mengelola, dikucurkan modal, diberi bantuan malah keluhan mereka juga selalu merugi. Keluhan mereka itu kan bukan baru sekarang ini, juga sejak lama," kata ketua Komisi III DPRD Kepahiang, Anshori, Sabtu (21/1).
Anshori menegaskan, dalam waktu dekat akan memanggil management PDAM karena memang selama ini tak pernah koordinasi meskipun PDAM merupakan mitra kerja dari Komisi III.
BACA JUGA:Buah Sawit Sedikit, Ini Penyebabnya
"Kami minta mereka (PDAM, red) untuk menyerahkan data real dari seluruh pelanggan dan kami akan sinkronkan seluruhnya," tegas Anshori.
Nico Relius