Menurut penjelasan dari Nurani, dia optimis bahwa dengan skema penunjukan yang diterapkan, posisi anggota KPPS akan terisi semua. Namun, jika terdapat kekosongan yang masih belum terpenuhi, TPS yang memiliki pendaftar KPPS berlebih akan dialihkan ke TPS yang membutuhkan lebih banyak petugas.
Selain itu, Nurani berencana untuk meminta arahan dan bimbingan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur terkait pengisian anggota KPPS ini. Hal ini dilakukan guna memastikan proses pengisian anggota KPPS dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta memperoleh saran terkini terkait penyelesaian kekurangan petugas KPPS.
Kurangnya pendaftar sebagai anggota KPPS pada tahun 2024 bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagian warga mungkin kesulitan meluangkan waktu ekstra karena kesibukan atau pekerjaan penuh waktu yang mereka miliki.
BACA JUGA:Calon Anggota KPPS Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik, Ini Contohnya
Minat yang rendah terhadap proses politik juga menjadi penyebab, terutama pada generasi muda yang tidak merasa terhubung dengan hal tersebut. Ada pula tekanan atau intimidasi dari pihak tertentu yang membuat beberapa individu enggan terlibat dalam proses pemilihan. Kesulitan administratif atau kualifikasi, seperti dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat pendidikan, juga menjadi hambatan.
Terakhir, kekhawatiran akan masalah kesehatan atau kelelahan yang mungkin terjadi selama pemungutan suara juga dapat menjadi alasan bagi sebagian warga untuk tidak mendaftar sebagai anggota KPPS.
BACA JUGA:Kenapa Gaji PTPS Lebih Kecil Dibandingkan KPPS, Baca Penjelasannya Disini Biar Jelas
Dan adapun cara untuk mengatasi kurangnya pendaftar sebagai anggota KPPS, langkah-langkah penting dapat dilakukan. Sosialisasi yang lebih luas tentang peran penting anggota KPPS dalam proses demokrasi bisa dilakukan, sambil memberikan edukasi yang lebih jelas mengenai manfaat, tanggung jawab, dan kontribusi yang mereka berikan.
Peningkatan minat dari generasi muda dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih relevan, seperti integrasi teknologi dalam proses pemilihan. Fasilitasi pendaftaran yang lebih mudah dengan bantuan administratif dan penjelasan yang lebih terperinci tentang persyaratan pendaftaran juga diperlukan untuk memotivasi masyarakat mendaftar sebagai anggota KPPS.
Selain itu, penugasan anggota KPPS harus dilakukan secara adil dan transparan untuk menghindari tekanan dari pihak-pihak tertentu. Memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan selama proses pemungutan suara juga penting untuk mengurangi kekhawatiran terkait kesehatan.
Kolaborasi dan koordinasi antarlembaga seperti KPU, pemerintah daerah, dan komunitas lokal juga menjadi langkah kunci untuk mengatasi masalah ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi masyarakat sebagai anggota KPPS dapat meningkat sehingga pemilihan umum dapat berjalan lancar dan berhasil.
Untuk menarik minat generasi muda, integrasi teknologi dalam proses pemilihan serta penguatan penyuluhan mengenai manfaat, kewajiban, dan kontribusi anggota KPPS menjadi sangat diperlukan. Memfasilitasi pendaftaran dengan lebih mudah dan jelas tentang persyaratan administratif serta tugas anggota KPPS juga menjadi fokus penting untuk mendorong partisipasi masyarakat.
Adil dan transparan dalam penugasan anggota KPPS serta memberikan perlindungan kesehatan selama proses pemungutan suara juga diperlukan. Kolaborasi erat antarlembaga, seperti KPU, pemerintah daerah, dan komunitas lokal, menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan ini, sehingga diharapkan partisipasi masyarakat sebagai anggota KPPS dapat meningkat demi kelancaran dan kesuksesan pemilihan umum.