4. Basis Data Efektif untuk Pengelolaan Kepegawaian
Pendataan Non-ASN membentuk basis data yang efektif untuk pengelolaan kepegawaian. Dengan adanya data yang akurat dan terkini, instansi pemerintah dapat lebih efisien dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk Non-ASN, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika organisasional.
5. Transparansi dan Akuntabilitas
Pemetaan dan identifikasi jumlah tenaga Non-ASN melalui pendataan menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan kepegawaian instansi pemerintah. Transparansi ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa penggunaan sumber daya manusia diatur dengan tepat sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
BACA JUGA:Cair Januari 2024, Ini Rincian Kenaikan Gaji Pensiunan PNS dan ASN Aktif
6. Peningkatan Kualitas Keputusan Kebijakan
Data yang diperoleh dari pendataan Non-ASN dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kebijakan yang lebih terinformasi. Hal ini dapat membantu instansi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lingkungan kerja.
Link dan Cara Cek Data Non ASN di BKN 2024
Pemerintah kini telah menyediakan cara untuk memeriksa dan mendaftar dengan mudah. Proses ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA:Gaji dan Tunjangan Setara ASN, Begini Tugas dan Wewenang Perangkat Desa
Penting bagi tenaga honorer untuk memastikan data mereka terdaftar dengan benar melalui situs pendataan-nonasn.bkn.go.id, yang dapat diakses oleh tenaga non-ASN/honorer seluruh Indonesia.
Proses ini merupakan langkah penting dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah.
Itulah informasi cara cek data Non ASN di BKN tahun 2024.
(Tim)