“Kalau di pusat itu kenapa ada PNS? Karena ada beberapa jabatan yang basisinya harus PNS, kayak jaksa, intelijen, itu pun dilakukan secara terbatas karena sekarang fleksibilitas di dalam birokrasi kita itu tugas-tugasnya lebih fleksibel,” jelas Aba.
Sementara untuk PPPK, Aba mengatakan, lebih merujuk kepada para tenaga ahli. Adapun para PPPK ini tidak perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu karena telah memiliki keahlian di bidang masing-masing.
BACA JUGA:TERBARU! Sembunyikan Chat Rahasia di WA dengan Fitur
Untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) secara keseluruhan, saat ini prosesnya masih dalam tahap mengumpulkan formasi dari kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah hingga batas waktu 30 April 2023.
BACA JUGA:Harga Pertalite April 2023 Ini Turun di Bawah Rp10 Ribu per Liter? Simak Infonya di Sini
“Nanti kita akan lihat kalau instrumennya sudah lengkap. Validitas datanya sudah bagus, baru kita umumkan (seleksi CASN),” ucap Aba.
Aba juga mewanti-wanti, jika ada instansi yang setelah 30 April tidak input ke e-formasi, maka dianggap dia tidak akan melaksanakan proses pengadaan 2023.
Tim liputan