KAUR, RBTVCAMKOHA.COM - Setelah rampung polemik batas tanah dua warga yang terjadi di lahan yang akan dibangun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pemerintah Kabupaten Kaur kembali terbentur kendala relokasi warga yang tinggal di atas lahan pemerintah.
Dikatakan Sekda Kaur, Ersan Syafiri dari 31 Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di atas lahan pemerintah daerah, ada 27 warga yang sudah menyetujui untuk relokasi secara sukarela.
BACA JUGA:Terlibat Tawuran, 15 Siswa SMA dan SMK Diamankan Polisi
Pemerintah tidak menyiapkan anggaran ganti rugi atas relokasi warga yang bertempat tinggal di atas lahan itu. Meski demikian, pemerintah siap membantu untuk proses pemindahan barang.
"Kita tidak menganggarkan untuk ganti rugi relokasi dan tidak mungkin kita membayar ganti rugi relokasi rumah warga yang berdiri di atas lahan milik pemerintah," kata Sekda Kaur.
Hal ini disampaikan Ersan Syafiri usai menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan relokasi rumah warga yang terdampak pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan, Kamis (3/9/24).
BACA JUGA:Ternyata Ini Asal Penamaan Pantai Sungai Suci di Bengkulu Tengah, Pasti Banyak yang Belum Tahu
Sementara untuk 4 Kepala Keluarga atau 4 rumah warga yang bertahan tidak ingin relokasi lantaran tidak memiliki tempat untuk pindah ataupun keluarga di Kaur.
Pemerintah Kabupaten Kaur saat ini tengah mencari solusi untuk warga tersebut, misalkan ada opsi untuk menempatkan mereka di perumahan nelayan.
BACA JUGA:Geger! Pria Paru Bayah Ini Dibacok Oleh Pengendara Motor yang Tak Dikenal, Begini Kondisinya
Pemerintah Kabupaten Kaur memang memiliki 41 unit perumahan nelayan yang diperuntukan bagi nelayan yang belum mampu atau kondisi ekonomi masih terbilang rendah dan tidak memiliki tanah pribadi dan rumah lain.
"Mungkin kita akan cek dulu perumahan nelayan yang belum diisi. Mungkin 4 Kepala Keluarga ini kita tempatkan di sana" jelas Sekda.