3. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyatakan sikap tegas kepada KPK agar segera membebaskan Gubernur Bengkulu karena KPK sudah terlampau jauh mengurusi urusan daerah Provinsi Bengkulu
4. Aliansi Masyarakat Provinsi Bengkulu akan menyurati PRESIDEN RI, KETUA MPR RI, KETUA DPR RI, KETUA DPD RI, MENDAGRI, KOMNAS HAM RI, KEJAGUNG, MK, MA, PANGLIMA, KAPOLRI, KETUA KPK, KETUA OMBUDSMAN RI. Terkait, kejadian di Provinsi Bengkulu. KPK sudah membuat kegaduhan di masa tenang masa kampanye Pemilukada 2024.
BACA JUGA:Tragis, Warga Sukaraja Tewas Mengenaskan Diduga Jadi Korban Tabrak Lari
(Adrian M Yusuf)