Dengan gaji yang besar, para peserta diharapkan untuk melaksanakan tugas yang tidak ringan dan berperan aktif dalam mengelola program-program strategis yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi.
Tugas yang diemban oleh para peserta SPPI juga tidak kalah menarik. Sebagai penggerak pembangunan, mereka akan berhadapan langsung dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Berikut adalah beberapa tugas utama yang menjadi tanggung jawab peserta SPPI:
1. Memimpin dan Mengelola Pelayanan Gizi
Peserta SPPI bertanggung jawab untuk melaksanakan program makan bergizi di wilayah penugasan mereka. Tugas ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program makan bergizi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
BACA JUGA:Sudah 5 Bulan, DPRD Seluma Belum Punya Sosok Ketua, Ada Apa?
2. Koordinasi Program Strategis
Salah satu tugas utama peserta SPPI adalah mengoordinasikan berbagai inisiatif pemenuhan gizi bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait. Ini memerlukan kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat.
3. Peningkatan Kesadaran Gizi Masyarakat
Selain menjalankan program, peserta SPPI juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan bergizi seimbang.
Kegiatan edukasi ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan perilaku yang lebih sehat di kalangan masyarakat.
BACA JUGA:5 Hotel di Purwakarta Dekat dari Waduk Tawarkan View Mempesona, Wajib Jadi Hotel Tujuan!
4. Pengawasan dan Evaluasi Program
Setiap program harus diawasi dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan tercapai.
Sebagai penggerak pembangunan, peserta SPPI akan memantau keberhasilan pelaksanaan program dan memberikan laporan evaluasi yang berkelanjutan kepada pihak yang berwenang.
5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Peserta SPPI diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan nasional yang berkaitan dengan gizi, serta upaya-upaya yang dapat diambil untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat secara keseluruhan.