Agus menambahkan, bahwa pihaknya saat ini hanya menggerakkan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mendukung pengumpulan data sasaran, khususnya untuk kelompok 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“Kami hanya memfokuskan dukungan data untuk kelompok 3B itu, dan itu pun berdasarkan permintaan dari BGN. Jadi belum ada peran kami dalam pengantaran ataupun pengalokasian honor penyuluh,” ungkapnya.
BKKBN Bengkulu menegaskan bahwa hingga saat ini belum menerima arahan langsung terkait pelibatan penyuluh KB sebagai pengantar MBG, termasuk penganggaran honor.
“Kalau soal honor Rp 1 juta untuk penyuluh, kami tegaskan belum ada kebijakan seperti itu yang turun ke daerah. BKKBN tidak menganggarkan dana honor untuk itu. Semua masih di ranah pusat,” tambah Agus.
BACA JUGA:Gandeng Dinas Dukcapil, RSUD Tais Luncurkan Program Inovasi PATAS
Program MBG sendiri digadang-gadang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi stunting dan kekurangan gizi di Indonesia.
Jika nanti implementasi di daerah sudah resmi dimulai, BKKBN Bengkulu menyatakan kesiapannya untuk mendukung sesuai kewenangan dan arahan yang diberikan pemerintah pusat.
BACA JUGA:Gandeng Dinas Dukcapil, RSUD Tais Luncurkan Program Inovasi PATAS
Sheila Silvina