Potensi Groupthink dalam Pengambilan Keputusan Kelompok Politik di Parlemen Indonesia

NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM - Di tengah dinamika politik yang kompleks, keputusan politik yang diambil oleh kelompok-kelompok di parlemen memiliki dampak yang signifikan bagi arah dan kebijakan negara.

Namun, dibalik proses pengambilan keputusan tersebut, terdapat fenomena yang mungkin terjadi, yaitu groupthink. Fenomena ini muncul ketika kelompok cenderung mengejar konsensus yang terlalu cepat, tanpa kritis mempertimbangkan alternatif atau berpikir secara independen.

BACA JUGA:Survei Terbaru Indikator Politik Indonesia, Gerindra Ada di Atas PDI Perjuangan

Groupthink dapat menghambat kualitas keputusan politik dengan membatasi variasi ide, menekan keraguan, dan mempromosikan konformitas kelompok.

Di parlemen Indonesia, potensi groupthink menjadi perhatian penting karena pengambilan keputusan yang tidak tepat dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi masyarakat dan negara.

BACA JUGA:Sulawesi Utara Kaya Raya Punya 13 Perusahaan Tambang Emas, Ini Titik Lokasinya

Salah satu contoh yang mencolok adalah dalam proses legislasi. Ketika sebuah RUU (Rancangan Undang-Undang) atau kebijakan diajukan, para anggota parlemen seringkali terjebak dalam dinamika groupthink.

Mereka mungkin cenderung menyetujui atau menolak sebuah inisiatif tanpa melakukan analisis yang mendalam atau mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Hal ini dapat menghasilkan keputusan yang kurang efektif atau bahkan merugikan bagi masyarakat.

BACA JUGA:Ini Sanksi Bagi yang Menerima Money Politic, Pahami Apa saja Jenis Politik Uang dalam Pemilu

Selain itu, dalam konteks politik, groupthink juga dapat menghambat proses demokratisasi dan pluralisme. Ketika anggota parlemen tidak berani menantang pandangan mayoritas atau mengajukan alternatif, kesempatan untuk mewakili keragaman pandangan dan kepentingan masyarakat menjadi terbatas.

Untuk mengatasi potensi groupthink dalam pengambilan keputusan politik di parlemen Indonesia, diperlukan upaya yang berkelanjutan. Ini termasuk mendorong budaya dialog terbuka, mempromosikan kritisisme yang konstruktif, dan memberikan insentif bagi anggota parlemen untuk berani menyuarakan pendapat yang berbeda.

BACA JUGA:Ketahuan, Terlibat Politik dan Jadi Caleg, PPPK Lulus Tes di Kota Ini Diusulkan Dibatalkan

Dengan memahami potensi groupthink dan dampaknya yang mungkin, parlemen Indonesia dapat memperkuat proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ini adalah langkah penting menuju pembangunan politik yang lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman.

Shafira Triandini
Mahasiswi Jurnalistik Universitas Bengkulu

Sumber: