Utusan Khusus Presiden Kunjungi Seluma, Ini Pesan Mardiono

SELUMA, RBTVCAMKOHA.COM - Sesuai bidangnya tentang pengentasan Kemiskinan dan ketahanan pangan, utusan khusus Presiden, Muhammad Mardiono berkunjung ke Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

Muhammad Mardiono tiba di Bumi Serawai Serasan Seijoan pada Sabtu siang (29/6/2024) sekitar pukul 13.20 WIB dan dijemput langsung oleh Bupati Seluma Erwin Octavian di Bandara Fatmawati Soekarno.

Rombongan tiba di gedung daerah Serasan Seijoan disambut Wakil Bupati Seluma Drs. Gustianto dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Seluma.

BACA JUGA:Cek di Sini Rincian Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat 2024, Desa Mana yang Menerima Dana Terbesar?

Utusan khusus disambut dengan sekapur sirih dan tarian adat, sebagai bentuk penghormatan kepada setiap tamu negara yang berkunjung ke Kabupaten Seluma.

Dalam kesempatan ini, Bupati Seluma Erwin Octavian menyampaikan beberapa hal vital yang dinilai sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Seluma.

Beberapa hal penting yang disampaikan Bupati Seluma, Erwin Octavian antara lain infrastruktur jalan, listrik, signal telekomunikasi, dan ketahanan pangan.

"Ada beberapa hal yang vital pak bagi masyarakat Kabupaten Seluma yang sampai saat ini masih menjadi kendala kita saat ini pak, yakni masalah infrastruktur, listrik, signal telekomunikasi, dan ketahanan pangan," ucap Erwin Octavian.

Sementara itu, dalam pidatonya Muhammad Mardiono mengatakan sebagai utusan presiden berupaya melakukan sinkronisasi, dan pengendalian program-program pemerintah, terutama pada bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. 

BACA JUGA:Loker BUMN Perum Peruri Dibuka hingga 5 Juli, Ini Spesifikasi Jabatan yang Dibutuhkan

"Saya telah memahami kondisi Kabupaten Seluma yang luasnya luar biasa tapi penduduknya masih kecil, dan APBD yang terbatas yakni tidak lebih Rp 1 triliun, jadi siapapun yang menjadi pemimpin di Seluma, sulit rasanya untuk mewujudkan cita-cita, ini menjadi perhatian khusus, tanpa hanya mengandalkan dana APBN jadi harus berkoodinasi ke pusat," tutur Mardiono.

Selain itu, terkait adanya proposal pembangunan jembatan gantung sejak 2 tahun belum direspon pemerintah pusat, sehingga setelah dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR RI segera dapat direalisasikan.

Sumber: