Terkuak, Ini Alasan Prancis Larang Atlet Muslimnya Pakai Jilbab Selama Olimpiade Paris 2024

Karena peraturan Prancis ini hanya berlaku untuk anggota tim Prancis, IOC sedang menghubungi Komite Olimpiade Nasional Prancis (CNOSF) untuk memahami situasi lebih lanjut terkait atlet Prancis.

BACA JUGA:Viral, Remaja Ini Punya Nama Unik dan Super Pendek, hanya Dua Huruf!

Kecaman dari Berbagai Pihak

Pernyataan dan kebijakan ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Juru Bicara Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Marta Hurtado, mengkritik larangan jilbab yang dikeluarkan Prancis.

"Tidak seorang pun boleh memaksakan kepada seorang wanita apa yang harus ia kenakan, atau apa yang tidak boleh ia kenakan," kata Marta pada September 2023 saat ditanya tentang keputusan Prancis tersebut.

Menurut Marta, pembatasan ekspresi beragama atau kepercayaan, termasuk pilihan busana, hanya dapat diterima dalam keadaan yang sangat spesifik berdasarkan standar hak asasi manusia internasional.

Amnesty International, sebuah organisasi nonpemerintah yang konsisten memperjuangkan kebebasan berjilbab bagi atlet Prancis, juga mengecam kebijakan ini.

Mereka mengkritik pemerintah Prancis dan menilai IOC terlalu lemah dalam menanggapi isu ini.

"Larangan terhadap atlet wanita Prancis yang mengenakan jilbab untuk berkompetisi di Olimpiade melanggar hukum hak asasi manusia internasional dan mengungkap kemunafikan diskriminatif otoritas Prancis serta kelemahan IOC," tegas Amnesty International dalam laporan terbarunya.

BACA JUGA:Peringatan Dini BMKG 30-31 Juli 2024, Wilayah Ini Waspada Hujan Disertai Angin Kencang

Amnesty International telah berulang kali mengirim surat tuntutan kepada IOC untuk meminta pemerintah Prancis membatalkan larangan tersebut di Olimpiade Paris 2024.

Namun, menurut Amnesty International, IOC terkesan menolak permintaan mereka dengan alasan bahwa kebebasan beragama ditafsirkan dengan berbagai cara oleh berbagai negara. Amnesty International juga menyoroti bahwa larangan ini melanggar hak-hak lain, seperti kebebasan berekspresi dan akses ke kesehatan.

Pendapat Amnesty International dan Aktivis Hak Asasi Manusia

Peneliti Hak-Hak Perempuan Amnesty International di Eropa, Anna Błuś, menegaskan bahwa tidak ada pembuat kebijakan yang boleh mendikte apa yang boleh atau tidak dikenakan oleh seorang wanita.

"Tidak ada satu pun wanita yang boleh dipaksa untuk memilih antara olahraga dan keyakinan, identitas budaya, atau kepercayaannya," kata Anna.

Sumber: