Per 1 Januari 2025, Pemkab Seluma Berutang Puluhan Miliar Rupiah, Ini Penyebabnya

SELUMA, RBTVCAMKOHA.COM - Suasana malam pergantian tahun, para pegawai di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma harus lembur menyelesaikan semua urusan administrasi.

Lemburnya para pegawai BKD ini juga dikawal sejumlah kontraktor dan 32 kepala desa yang menanti giliran pencairan Alokasi Dana Desa Tambahan.

BACA JUGA:Meski Hujan, Malam Tahun Baru di Pantai Panjang dan Kawasan Benteng Marlborough Tetap Ramai

Namun sekitar pukul 20.00 WIB Selasa malam (31/12/2024) para pegawai akhirnya bubar pulang ke rumah, lantaran pembayaran setiap kegiatan OPD yang seharusnya dilakukan, tak bisa dilakukan lantaran kas daerah kosong, sehingga menimbulkan utang hingga miliaran rupiah.

Dijelaskan Kepala BKD Kabupaten Seluma Sumiati, kondisi ini tidak hanya terjadi di Pemkab Seluma, namun hampir di seluruh daerah di Indonesia.

BACA JUGA:Membanggakan, KPU Provinsi Bengkulu Raih 3 Penghargaan dari KPU RI

Menurutnya, saat ini Pemkab Seluma tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Seluma.

Baik itu pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

BACA JUGA:Tuntas Direvitalisasi, Pemkot Bengkulu Resmikan Kembali Kawasan Kota Tuo

Seperti pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS, makan dan minum, perjalanan dinas serta kegiatan lainnya.

Hal ini disebabkan, karena belum disalurkannya dana bagi hasil (DBH) dari Provinsi Bengkulu hingga Selasa sore 31 Desember 2024.

"Mohon maaf, bukan di Seluma saja yang terhambat, kita menunggu DBH yang belum disalurkan dari Provinsi. Itulah sebabnya yang membuat pengajuan pencairan dari seluruh OPD belum bisa kita proses, kita tak bisa membayarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan di seluruh OPD pada akhir tahun ini," tutur Sumiati.

BACA JUGA:Awal Tahun Full Ceria, Selain Gaji Pokok, Inilah Daftar Tunjangan Pensiunan ASN 1 Januari 2025

Sumber: