Wagub Mian RDP Bersama Komisi II DPR RI, Ekonomi Bengkulu Tersendat, Pelindo Tak Serius dan Lamban

BENGKULU, RBTV.DISWAY.ID - Wakil Gubernur Bengkulu Mian melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada Rabu (29/4).

RDP ini membahas penanganan masalah pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang menyebabkan tersendatnya ekonomi di Provinsi Bengkulu.

"Pertama kita menghadapi masalah dalam 100 hari kerja dan membutuhkan intervensi Pemerintah Pusat untuk kalaborasi. Saat ini masalah pendangkalan alur pulau baai yang menjadi garda terdepan masuknya ĺogistik stag (jalan ditempat) akibat terakumulasi bertahun tahun dan tidak pernah diselesaikan secara serius," kata Wagub Mian.

BACA JUGA:Suasana Polres Kepahiang Jelang Mayday 1 Mei, Begini Instruksi AKBP M.Faisal

Dihadapan anggota Komisi II DPR RI, Mian menyampaikan jika Provinsi Bengkulu yang memiliki garis laut terpanjang di pulau Sumatera sangat bergantung pada pertumbuhan ekoñomi di sektor kelautan.

Akibat pendangkalan alur yang terjadi di pelabuhan Pulau Baai ini membuat semua aktivitas mobilisasi barang dan jasa selama beberapa bulan terakhir menjadi macet.

BACA JUGA:Bebas Riba, Ajukan KUR BSI 2025 dan Dapatkan Cicilan Ringan Tiap Bulannya

Dengan tegas Mian mengatakan bahwa permasalahan pendangkalan alur pelabuhan yang sudah lama terjadi ini tidak ditangani secara serius oleh Pelindo Bengkulu.

Selain mobilisasi barang dan jasa yang tersendat, aktivitas pengisian BBM di SPBU mengalami antrian karena kapal pengiriman BBM yang datang menuju pelabuhan pulau baai tak mampu bersandar akibat alur pulau baai yang dangkal.

"Pelindo menangani ini tidak komprenshif, sehingga pelabuhan pulau baai 3 bulan ini lumpuh total. Dampaknya arus pada mobilisasi bàrang jasa macet, kelangkaan BBM, ekonomi biaya tinggi dan aktivitas batubara yang melalui pulau baai itu berhenti," beber Mian.

BACA JUGA:Penyebab Pemkab Kepahiang Tak Mau Beri Izin Pengelolaan Lahan Kebun Teh Kabawetan Kepada PT TUMS

Untuk menuntaskan permasalahan yang tak kunjung selesa ini, Helmi-Mian selaku Gubernur dan Wakil Gubernur langsung mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI agar Provinsi Bengkulu diberikan perhatian serius.

"Untuk itu Pak Gubernur sudah menyampaikan masalah ini ke Kemenhub, dan saya sudah juga menemui Ketua Komisi V didampingi Pak Arya Bima dan posisinya sampai beliau ke PSP agar mendapatkan perhatian serius," tambah Mian.

Sumber: