Komen Skakmat Kasat Pol PP dan Kadis Pariwisata Soal Keluhan PHRI Tentang Razia Hotel

Bengkulu, RBTVCamkoha.com – Sejumlah perwakilan DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendatangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu pada Rabu pagi (11/03).

Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan audiensi dan menyampaikan aspirasi terkait gencarnya razia hotel belakangan ini.

BACA JUGA:Terdakwa Bebby Hussy Cs Titip Uang Pengganti Kerugian Negara Ratusan Miliar

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt Asisten I Bidang SDM dan Kesra Setda Kota Bengkulu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

Belasan perwakilan hotel dari kawasan Pantai Panjang hingga Pagar Dewa mengatakan bahwa pasca razia masif yang melibatkan kepolisian, pendapatan mereka merosot tajam.

Hal ini karena munculnya rasa takut dari kalangan tamu akan adanya penggerebekan saat sedang menginap.

BACA JUGA:Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Resmi Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Proyek oleh KPK RI

Perwakilan DPD PHRI, Victoria Dinata, menyatakan bahwa pada dasarnya pihak hotel mendukung program pemerintah, namun ia menyayangkan prosedur pelaksanaan di lapangan.

"Secara garis besar kami mendukung program Pemerintah Kota Bengkulu melalui Satpol PP. Namun sedikit disayangkan tindakan penggerebekan tersebut dirasa kurang tepat, dikarenakan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi tamu hotel dan akan berimbas pada penurunan omset yang diperoleh hotel," ungkap Victoria.

BACA JUGA:Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni Lebaran 2026, Siapkan Uang Segini

Pernyataan Kasat Pol PP dan Kadis Pariwisata Kota Bengkulu

Menanggapi keluhan tersebut, Kasat Pol PP Kota Bengkulu, Dr. Sahat Marulitua Situmorang, menjelaskan bahwa razia tersebut merupakan bagian dari Operasi Pekat resmi yang diinstruksikan oleh Polri.

Ia menegaskan bahwa Satpol PP memiliki temuan kuat mengenai adanya hotel yang terindikasi memfasilitasi prostitusi terselubung. 

Hotel yang menjadi target operasi telah melalui pemantauan panjang. Ditemukan transaksi prostitusi yang menyalahi norma dan tidak berkontribusi terhadap PAD.

Sumber: