"Kami PWI Bengkulu Selatan mengecam tindakan arogansi Kades tersebut yang sudah melanggar hak-hak wartawan dalam menjalankan tugas jurnalisme,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa ancaman fisik maupun psikis, intimidasi, penyitaan alat liputan, hingga teror, jelas membahayakan keselamatan jurnalis dan tidak boleh terjadi.
Reaksi pemerintah daerah pun muncul. Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin, menanggapi kejadian ini dengan harapan kejadian serupa tidak terulang.
“Kekeliruan diluruskan, cari kebenaran dan selesaikan dengan sebaik mungkin,” ujar Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, menyikapi insiden ini dengan menekankan pentingnya komunikasi yang bijak.
BACA JUGA:Ramalan Zodiak Minggu Pertama Bulan Desember 2025 , Beberapa Zodiak Perlu Waspada Persoalan Asmara
“Mungkin ada miskomunikasi, jadi kita semua harus bisa menahan diri, disikapi dengan bijak dan kepala dingin. Tujuan sama yaitu melayani masyarakat dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat keseluruhan,” pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa tugas jurnalistik bukan sekadar mencatat fakta, tetapi juga menghadapi risiko nyata ketika kepentingan publik bersinggungan dengan arogansi pejabat.
PWI dan pemerintah daerah pun menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi wartawan agar kejadian serupa tidak terulang, serta menekankan bahwa hak dan keselamatan wartawan adalah bagian penting dari demokrasi dan transparansi publik.
Sheila Silvina