Bahas Skema Pembiayaan Syariah, Gubernur Helmi Hasan Temuai Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas

Jumat 19-12-2025,14:54 WIB
Reporter : Nico Relius
Editor : Septi Widiyarti

Jakarta, RBTV.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana ingin membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini menjadi upaya memperkuat ekosistem dan keungan syariah di Bengkulu.

Agar ide tersebut terwujud, Kamis (18/12), Gubernur Helmi Hasan langsung menemui Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas di Jakarta.

Gubernur menyampaikan kepada Ketua PP Muhammadiyah jika saat ini kondisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu sangat sehat.

BACA JUGA:Perbandingan Spesifikasi dan Harga Hp iPhone 17 vs iPhone 17 Pro, Mana yang Lebih Baik?

Untuk itu ia (Gubernur) ini ingin bekerja sama dengan Muhammadiyah, karena telah memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang, serta jaringan luas dalam pengelolaan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi di tingkat nasional.

Kepada Anwar Abbas, Gubernur Helmi Hasan blak-blakan bahwa menggandenng Muhammadiyah menjadi mitra strategis untuk pengembangan pembiayaan syariah, khususnya pada sektor:

  • Pendidikan
  • Layanan Kesehatan,
  • Haji dan Umrah

“Skema pembiayaan syariah ini diarahkan untuk memperkuat pembiayaan sekolah-sekolah, rumah sakit, serta layanan haji dan umrah yang dikelola Muhammadiyah,” ujar Helmi.

Untuk mendukung itu semua, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan khusus bidang manajemen bisnis juga sangat diperlukan untuk mendukung perbankan syariah sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:Daftar Zona Megathrust di Indonesia Bertambah, Kekuatan Gempa Bisa Mencapai M 9,2

Gayung bersambut, tawaran kerja sama dari Gubernur Helmi Hasan itu disambut baik oleh Ketua PP Muhammadiyah.

Anwar mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan internal secara menyeluruh bersama semua unsur untuk mendukung program yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu tersebut.

Pertemuan ini jadi bagian dari ikhtiar mendorong penguatan dan restrukturisasi BPD Bengkulu menuju bank berbasis syariah yang lebih berdaya saing serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan kemaslahatan umat.

BACA JUGA:Gelar RUPSLB, BRI Perkuat Tata Kelola dan Akselerasi Kinerja Tahun 2026

(Nico)

Kategori :