MUKOMUKO, RBTVCAMKOHA.COM - Pansus pertanggungjawaban LKPD tahun anggaran 2022 terus melakukan klarifikasi serta croscheck realisasi anggaran seluruh kegiatan di masing-masing OPD tahun lalu. Hingga saat ini sudah 8 OPD yang dipanggil untuk dilakukan klarifikasi.
BACA JUGA:Kisruh Pilkades, Ketua Panwas Akui Tidak Terima SK dan Tak Dilibatkan Penetapan DPT
Sementara itu kegiatan Pansus ini ditargetkan rampung tanggal 28 Juli 2023. Untuk materi sendiri, pihak legislatif fokuskan dengan realisasi dari pagu anggaran yang sudah tersedia.
Dari 8 OPD yang sudah diundang. Dua diantaranya masih membutuhkan waktu tambahan. Yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BKD.
Ketua DPRD Mukomuko M Ali Saftaini mengungkapkan, pihaknya saat ini akan mendalami seluruh realisasi seluruh OPD.
BACA JUGA:Sekprov Ajak Masyarakat Bengkulu Doakan Jemaah Haji Lancar Beribadah
Karena ini akan menjadi tolak ukur realisasi tahun anggaran 2023 ini. Pihaknya berharap. Seluruh OPD dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang sudah berjalan.
Selain itu, pihak legislatif berharap agar seluruh OPD benar-benar dapat merealisasikan seluruh kegiatan baik itu fisik maupun non fisik. Terutama juga menjadi sorotan untuk OPD yang bertanggung jawab dengan pelayanan publik.
“Untuk subtansi pembahasan itu, pertama kita mengkroscek keselarasan antara anggaran dan realisasi, karena dokumen anggaran realisasi ini banyak, ada di OPD, BKD, LHP BPK. Nah ketiga ini kita samakan, ada tidak selisihnya,” ujar M Ali Saftaini (28/6).
BACA JUGA:Semoga Bukan Anda, Tanggal Lahir Berikut Katanya Pelit dan Perhitungan dengan Orang Tua
“Kita sarankan supaya tindak lanjut LHP BPK itu selesai sebelum tanggal 12 Juli nanti, dan setelah 12 Juli nanti kita minta pelaporan OPD-OPD, seberapa jauh mereka sudah menindaklanjuti LHP BPK itu,” tambah M Ali Saftaini.
Ringgo Dwi Septio