Dana investasi yang dikelola PT Taspen (Persero) dari tabungan dan asuransi pegawai negeri diduga digelapkan oleh direktur utamanya. Nilai dana kelolaan atas aset yang digelapkan itu pun mencapai Rp 300 triliun.
Berdasarkan data hasil audit per 31 Desember 2022 yang diterima CNBC Indonesia, total aset Taspen mencapai Rp345,7 triliun. Sementara aset investasinya didominasi obligasi pemerintah 55,6%, deposito 13,2%, dan sukuk 16,5%.
Taspen cenderung menghindari untuk menaruh dana kelolaannya di instrumen investasi berisiko tinggi. Hal ini terlihat dari porsi investasi Taspen di Reksadana yang hanya sebesar 7%, dan Saham 3,9%.
Sedangkan sisanya, dalam bentuk kepemilikan Surat Utang Jangka Menengah (MTN) sebanyak 1,7% dari total dana investasi, dan sebagian kecil terletak di investasi langsung, entitas asosiasi, properti dan efek beragun aset.
BACA JUGA:Gaji ASN, TNI/Polri dan Pensiunan Naik, Pemprov Bengkulu Tunggu Arahan Pusat
Sekretaris Korporasi PT Taspen, Yoka Krisma Wijaya menjelaskan khusus penempatan investasi pada reksadana, perusahaan wajib mematuhi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 52/PMK.02/2021 dan PMK No. 66/PMK.02/2021.
"Taspen telah memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan OJK secara berkala. Ke depan, TASPEN berkomitmen untuk mengoptimalkan tingkat imbal hasil seluruh instrumen investasi," ujar Yoka.
Demi mencapai target hasil investasi, Yoka mengungkapkan, asuransi milik BUMN tersebut telah mengurangi portofolio saham dan reksadananya pada 2022.
“Perusahaan menjual saham dan melakukan pencairan (redemption) reksadana sebagai bagian dari aksi ambil untung perseroan," ucapnya.
Pada saat itu, total transaksi penjualan instrumen saham milik Taspen sebesar Rp15,7 triliun, sementara pembelian sahamnya sebesar Rp12,5 triliun. Dengan begitu, Taspen membukukan net sell sebesar Rp3,2 triliun, dengan Yield On Investment sebesar 10,7%.
Sedangkan untuk reksadana, selain karena adanya realized gain atau aksi ambil untung yang dilakukan untuk pencapaian hasil investasi, terdapat instrumen Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang jatuh tempo dan pelunasan yang dipercepat sehingga TASPEN memperoleh imbal hasil lebih awal.
Atas transaksi ini, Yoka meyakini, tidak ditemukan nilai investasi yang mengalami penurunan pada instrumen saham dan reksadana berdasarkan hasil audit.
“Adanya penjualan saham dan pencairan reksadana menyebabkan jumlah saham dan reksadana yang tersisa menjadi berkurang, sementara instrumen investasi lainnya seperti deposito dan obligasi mengalami kenaikan karena pendapatan yang diperoleh perseroan dari penjualan saham dan reksadana langsung direinvestasikan pada instrumen investasi lainnya," ujar Yoka.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membuka penyelidikan baru di PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen. Mantan istri Dirut Taspen ANS Kosasih, Rina Lauwy Kosasih, turut diperiksa sebagai saksi.
ANS Kosasih menjadi perbincangan sejak tahun lalu ketika adanya tuduhan Kamaruddin Simanjuntak terhadap bos Taspen tersebut yang diduga mengelola dana Rp 300 triliun untuk modal kampanye Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024.
Belakangan,Taspen menampik kemungkinan tersebut. Menurut mereka, dugaan itu tak sesuai dengan hasil audit BPK-RI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yang tidak menemukan adanya kejanggalan penggunaan dan pengelola dana.(tim)