NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM - KUR Pegadaian Syariah memang hendak menyelesaikan masalah modal usaha kecil dan mikro tanpa menimbulkan masalah baru. Salah satunya KUR Pegadaian Syariah dilakukan sesuai prinsip syariat Islam yang bebas riba.
Hal lainnya pengajuan pinjaman KUR Pegadaian Syariah juga sangat mudah.
Tinggal dilengkapi saja berkas persyaratannya, kemudian ajukan pinjaman KUR Pegadaian Syariah. Lalu tunggu kreditnya cair.
BACA JUGA:Tabel Angsuran KUR BNI Terbaru Oktober 2023, Pinjam Rp25 Juta Bayar Rp483 Ribu
KUR Pegadaian Syariah merupakan fasilitas pinjaman dari pemerintah yang disalurkan melalui Pegadaian dengan sistem syariah. KUR ini diberikan kepada rahin (nasabah) untuk mengembangkan usahanya.
Beberapa sektor usaha kecil dan mikro yang bisa mengajukan pinjaman KUR Pegadaian Syariah antara lain sektor pertanian, perkebunan, perikanan, usaha pengolahan, sektor produksi dan lainnya.
KUR Pegadaian Syariah menawarkan besaran marhun hib atau jumlah pinjaman mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 10 juta. Para peminjam kredit akan dikenai munah atau biaya pemeliharaan hanya 6 persen per tahun.
BACA JUGA:Lengkap! Tabel Angsuran KUR BSI Plafon Rp5 Juta Hingga Rp500 Juta
Nasabah juga juga mendapat kemudahan untuk mengatur tempo masa pelunasan KUR Pegadaian Syariah yang diterimanya. Bisa pilih mengangsur mulai dari 12 bulan sampai maksimal 36 bulan.
Berbagai kemudahan sekaligus kelebihan KUR Pegadaian Syariah itu, tentu saja merupakan kabar baik bagi para pelaku usaha kecil dan mikro untuk mendapatkan suntikan modal usahanya.
Dengan slogan “Usaha Tumbuh dan Berkembang Bersama Pegadaian”, Pegadaian membuka kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui program KUR Syariah.
KUR Syariah Pegadaian memberikan plafon pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 hingga Rp 10.000.000 bagi setiap nasabah.
BACA JUGA:KUR BSI Plafon Rp500 Juta, KUR Syariah Tanpa Bunga Ternyata Segini Angsurannya per Bulan
Kelebihan dari KUR Syariah ini, pemohon tak perlu mengajukan agunan atau jaminan.
Pemohon cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari pemerintah atau Nomor Induk Berusaha (NIB).