- Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
BACA JUGA:Banyak Ajakan Boikot Produk Israel, Ini Daftar Produk Israel yang Dijual di Indonesia
- Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.
Ketiga: Ketentuan Penutup
- Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.
BACA JUGA:Ini Sosok Penting dalam Perang Hamas Vs Israel, Dicintai Palestina dan Dibenci Israel
Tanggapan Para Ulama
Menanggapi hal itu, salah seorang ulama kondang asal Makkasar Ustad Das'ad Latif, turut menanggapi aksi boikot produk yang terafiliasi dengan Israel untuk menghancurkan Islam di Palestina.
Dilansir dari akun media sosial @ahmad faizar, ulama yang juga dosen di Universitas Hasanuddin Makassar ini melihat boikot yang dilakukan terhadap produk Pro Israel telah membuahkan hasil.
"Saya melihat, wallahualam di media sosial ternyata saham-saham yang dimiliki kaum Yahudi (Israel) turun," kata Ustad Das'ad Latif.
Akibat dari turunnya saham perusahaan yang membela kaum Yahudi itu, lanjut Das'ad berefek tekanan dari negara Amerika juga akan tarik diri dari membela Israel.
Karena, menurut penceramah yang terkenal dengan ceramah lucunya ini di negara Amerika juga sangat terpengaruh oleh produknya orang Yahudi.
"Maka gerakan seperti ini (boikot) perlu juga kita lakukan sebagai gerakan untuk menolak penjajahan diatas bumi," ujarnya.
Dia juga menegaskan, hal tersebut bukan hanya dilakukan lantaran sesama muslim, karena perdamaian merupakan amanah dari konstitusi.