Komponen kedua berasal dari nilai manfaat keuangan haji atau kerap kali dikenal dengan dana abadi haji. Inilah besaran yang nantinya dibayarkan oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Besaran nilai manfaat yang dibayarkan BPKH untuk rata-rata per jemaah sebesar Rp 37.364.114 atau sebesar 40 persen dari total ongkos haji 2024. Besaran biaya tersebut meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.
BACA JUGA:6 Penyebab Oli Motor Cepat Habis Selain Faktor Seal Oli Bocor
Secara keseluruhan penggunaan nilai manfaat yang digelontorkan BPKH untuk penyelenggaraan ibadah haji 2024 mencapai Rp 8,2 triliun, tepatnya Rp 8.200.040.638.567. Dengan kata lain, proporsi ongkos haji 2023 yang telah disepakati sebesar 60 persen ditanggung oleh jemaah haji dan 40 persen ditanggung dari nilai manfaat BPKH.
Adapun jumlah pelunasan yang dibayarkan jemaah nanti diambil dari perhitungan setoran awal yang dikurangi dengan besaran saldo nilai manfaat virtual account masing-masing jemaah.
Di samping penetapan ongkos haji 2024, pemerintah Kementrian Agama, telah memberikan kuota sebanyak 1745 untuk seluruh provinsi Bengkulu.
Untuk tahun 2024 Syarifudin selaku karo Pemkesra Setda Provinsi Bengkulu, mengantisipasi agar beban pembiyaan tidak dibebankan para Jemaah maka dibuatlah kesepakatan bersama, untuk anggaran bantuan biaya pesawat.
BACA JUGA:Jangan Ketinggalan, Ayo Ramaikan Musi Run 2023, Hadiahnya Menggiurkan Rp 85 Juta
"Tahun lalu Jemaah haji dibebankan dari angka Rp 6-8 juta pesawat pulang pergi, maka tahun ini memakai biaya yang sama kurang lebih jika kabupaten tip 1 mendapatkan sepuluh Jemaah haji tambahan. Sehingga Rp 8 juta dikalikan sepuluh berarti Rp 80 juta,” ujar Syarifudin, Karo Pemkesra Setda Provinsi Bengkulu.
Saat ini baru 2 daerah yang telah mengkonfirmasi menyiapkan anggaran biaya tambahan haji. Yakni, Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu.
BACA JUGA:7 Alasan Mengapa Harus Servis Rutin Sepeda Motor, 8 Oli Matic Terbaik Untuk Honda Vario
“Kemarin sudah kita undang seluruh kabupaten kota, dan sudah menandatangani persetujuan. Tentu saja mereka sudah menganggarkan dan sudah ada yang melapor. Contohnya Kabupaten Seluma, mereka sudah menentukan anggaran untuk PHD dan anggaran untuk kota tambahan,” tambahnya.
Biro Pemkesra Setda Provinsi Bengkulu masih menunggu konfirmasi dari Pemkab lainnya.
“Terakhir konfirmasi Pemda Kota, sudah menghitung berapa kota tambahan dan berapa APBD yang bisa dimasukan untuk kota tambahan tersebut,” kata Syarifudin.
BACA JUGA:Pinjol Anti Ribet, Tanpa Jaminan Bisa Ajukan Pinjaman Rp 25 Juta