5. Pelantikan Kepala Otorita
Presiden Jokowi juga telah resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 2022-2027 di Istana Negara.
Pelantikan kedua tokoh tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 9 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Masa Jabatan 2022-2027.
Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe akan menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang pertama kali dilantik oleh presiden dengan masa jabatan selama lima tahun serta tugasnya diatur dalam peraturan presiden.
Apabila merujuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN, memang pemerintahan IKN Nusantara yang berbentuk wilayah administrasi khusus akan dikepalai oleh seorang kepala otorita.
BACA JUGA:Paus Fransiskus akan Kunjungi Indonesia, Apa Saja Agendanya? Cek di Sini
Kedudukan kepala otoritas akan setingkat dengan menteri, sehingga sosoknya akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mengacu Pasal 1 angka 10 UU IKN, keduanya akan melakukan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.
BACA JUGA:Isu Bursa Transfer Pemain BRI Liga 1 2024/2025, Ini Daftar Nama Pemain yang Bakal Jadi Rebutan
6. Anggaran Pembangunan IKN Nusantara
Presiden Joko Widodo telah mengungkap bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan memakan dana mencapai lebih dari Rp 460 triliun.
Dana itu berasal dari berbagai sumber, yang sekitar 20 persen nantinya akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung mulai pertengahan 2022 sampai 2045.
BACA JUGA:Kajagung Lantik Kajati Bengkulu, Selamat Bekerja Syaifudin Tagamal
Awal pembangunan IKN Nusantara akan memprioritaskan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan di area utama IKN, yang diikuti dengan pemindahan ASN/PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR.
IKN sebagai smart city disebut Presiden Jokowi akan menjadi ajang pamer transformasi besar Indonesia di bidang ekonomi hingga sosial dengan konsep "New Smart Metropolis".