Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan “pada prinsipnya Pertamina akan menjalankan arahan pemerintah nantinya”.
Di sisi lain, Fadjar menekankan bahwa “secara paralel”, Pertamina sudah melakukan upaya-upaya untuk subsidi tepat sasaran.
“Pertama, Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak,” ujar Fadjar.
“Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina. Melalui sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM subsidi kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina.”
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuturkan, pemerintah mendorong subsidi BBM yang tepat sasaran.
Hal itu juga sebagai langkah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia yang berbeda-beda.
Selain itu, Ia menilai pengawasan pengetatan pemakaian BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah akan lebih mudah dilakukan di era digitalisasi saat ini.
Erick menuturkan, Kementerian BUMN mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatur bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, bukan hanya BBM subsidi termasuk listrik dan gas.
Adapun pada 2024 ini, pemerintah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun.
Rinciannya Rp 113,3 triliun untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG), dan Rp 73,6 triliun untuk subsidi listrik, demikian mengutip laman Kementerian ESDM.
Demikianlah ulasan mengenai, ini daftar 25 motor yang tidak boleh isi pertalite, adakah jenis kendaraanmu?
Putri Nurhidayati