“Kasus Camat MM ini bisa jadi merupakan fenomena ujung gunung es belaka, di mana sebenarnya masih banyak lagi aparat pemerintah daerah dan desa yang bersimpati bahkan mendukung gerakan KKB. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri sepatutnya memberikan perhatian lebih dalam pembinaan aparatnya di Papua," ucap Karel.
Dia menyebut, aparatur pemerintah yang membantu KKB dengan cara memberi dana untuk membeli digunakan mendapatkan amunisi dari Papua Nugini. Untuk itu, Karel meminta pengawasan di perbatasan negara harus diperkuat demi memutus mata rantai konflik di Papua. "Putus jalur mata rantai penyelundupan amunisi ilegal yang berasal dari luar negeri," ujarnya.
BACA JUGA:Sahabat Nabi Ini Terlalu Kaya, Masuk Surga dengan Cara Merangkak, Kenapa Ya?
Karel menambahkan, keterlibatan seluruh aparatur dan instusi serta lembaga pemerintah dengan bersinergi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan Papua secara komprehensif. Jika institusi pemerintah lain abai dan menyerahkan hal tersebut kepada aparat keamanan saja, sambung dia, niscaya permasalahan Papua akan terus berlanjut.
"Kita semua berharap kepada Kemendagri untuk dapat lebih memperhatikan aparaturnya di daerah tersebut. Agar tidak lagi ada kasus aparatur daerah yang berkhianat kepada NKRI. Untuk itu semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama secara intens untuk dapat menyelesaikan permasalahan di Papua agar dapat selesai," ucap Karel.
Sebelumnya, Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Faisal Ramadhani ketika dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan, laki-laki berinisial MM adalah Kepala Distrik Kenyam yang diduga menyalurkan uang senilai Rp 30 juta bagi KKB di Nduga.
(tim)