Program Ringankan Pajak Jelang HJKS, Lunasi Pokok, Dendanya Diampuni

Selain itu, ada juga layanan Mobil Keliling (Mobling) yang menjangkau area-area tertentu agar masyarakat makin mudah memenuhi kewajibannya.

BACA JUGA:Sosok Muhammad Zahaby Gholy, Pemain Muda yang Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia U-17

Bagi yang ingin bertanya-tanya atau butuh bantuan, Bapenda juga membuka hotline di nomor 0812-3123-0884, ini merupakan bentuk komitmen untuk selalu hadir mendampingi warganya.

Kebijakan ini juga berlaku untuk seluruh jenis pajak daerah, kecuali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

BACA JUGA:Pencairan Dana Banpol di Bengkulu Tengah Tinggal Tunggu LHK BPK Selesai, Segini Anggrannya

Intinya, selama pokok pajaknya dilunasi sebelum 31 Mei 2025, denda akan dihapus sepenuhnya.

Sebagai tambahan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, juga sudah memberikan pembebasan PBB untuk warga dengan NJOP di bawah Rp 100 juta. 

Artinya, jika ada masyarakat yang menerima tagihan PBB bernilai nol rupiah, itu memang karena propertinya sudah mendapat pembebasan.

BACA JUGA:Kabar Gembira! Gaji Perangkat Desa Naik di Tahun 2025, Berapa Tunjangan yang Diterima?

Febrina menekankan, jika pajak bukan hanya kewajiban, tapi bentuk kontribusi langsung dalam pembangunan kota. Setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk jalan yang lebih baik, taman kota, layanan publik, dan berbagai fasilitas yang dinikmati bersama.

“Ini saat yang tepat bagi warga untuk ikut ambil bagian. Pajak yang dibayar hari ini, jadi bekal untuk masa depan Surabaya yang lebih maju,” tegas Febrina.

BACA JUGA:Kabar Gembira, Pemkab Mukomuko Mulai Data Pengurus Rumah Ibadah Penerima Jaminan Ketenagakerjaan

Program pemutihan ini bukan sekadar pelunasan denda, tapi cerminan niat baik pemerintah dan warganya untuk melangkah ke depan bersama-sama. 

Kota yang kuat tak lahir dari satu pihak saja, ia dibangun lewat kerja sama, saling percaya, dan semangat gotong royong yang jadi ciri khas Surabaya.

 

Sumber: