Pemkab Kepahiang Klaim Puncak Mall Minim Kontribusi untuk PAD

KEPAHIANG, RBTV.DISWAY.ID – Pemkab Kepahian klaim Puncak Mall minim kontribusi untuk PAD.

Meskipun sudah beroperasi sejak tahun 2007 hingga saat ini, keberadaan Puncak Mall diklaim masih minim kontribusi ke Kabupaten Daerah.

Hingga saat ini Kabupaten Kepahiang cuma mendapatkan PAD dari sektor pajak parkir, pajak hotel, dan PBB saja.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Jono Antoni.

Jono mengatakan sampai saat ini hanya empat aspek itu saja yang menjadi kontribusi rutin dari Puncak Mall terhadap Kabupaten Kepahiang, padahal Puncak Mall berdiri di atas lahan milik Kabupaten Kepahiang dan lahan milik Kementerian Kehutanan.

BACA JUGA:Kasus Beras Oplosan, Sultan Minta Pemerintah Bentuk Timsus untuk Verifikasi Kualitas Produk Beras

Berdasarkan data kepemilikan aset, Puncak Mall berdiri di atas lahan seluas 1.200 meter milik Kementerian Kehutanan sehingga sempat menjadi polemik selama belasan tahun terakhir.

Sementara untuk Hotel Puncak dibangun di atas lahan Pemkab Kepahiang.

Pemkab Kepahiang mengklaim tidak bisa berbuat banyak, karena sistem perjanjian dibuat oleh pemerintahan masa lalu dengan sistem Bangun Guna Serah (BGS) dengan kontrak yang berdurasi puluhan tahun.

Artinya, Pemkab tidak bisa memperbarui kontrak kerja, meskipun saat ini pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung bahwa lahan mall dan hotel sudah resmi jadi milik Pemkab Kepahiang.

BACA JUGA:Ramai Kasus Beras Oplosan, Disperindag Kota Bengkulu Sidak ke Distributor Beras, Ini Temuannya

Jono Antoni, menyampaikan Pemkab masih menunggu langkah KPK RI yang saat ini menengahi permasalahan lahan untuk bisa memperbarui kontrak perjanjian.

“Lagi diupayakan untuk tanah itu secara keseluruhan atas nama Pemkot Kepahiang dan harapannya nanti kita bisa meninjau kembali kerja sama yang ada, sehingga kita bisa mengoptimalkan kontribusi dari perusahaan,” ujar Jono Antoni, Kepala BKD.

Sumber: