Belanja Pegawai Pemkab Kepahiang Sudah Bengkak, Gaji PPPK Terancam

KEPAHIANG, RBTVDISWAY.ID – Pemkab Kepahiang sedang menghadapi dilema untuk penggajian PPPK. Alasannya, saat ini belanja pegawai di Pemkab Kepahiang sudah sangat besar, dan itu belum ditambah anggaran untuk gaji PPPK.

Saat ini jumlah belanja pegawai di Pemkab Kepahiang sudah lebih dari 40 persen. Sedangkan batas maksimalnya 30 persen.

BACA JUGA:Dari 100 Kuota Guru, Hanya 52 Orang Dinyatakan Lolos Seleksi PPPK Tahap II Pemprov Bengkulu

Kepala Badan Keuangan Daerah Kepahiang, Jono Antoni mengatakan, saat ini anggaran belanja pegawai Kepahiang sudah lebih dari 40 persen total APBD Kepahiang. Kondisi ini menurutnya sudah menyalahi aturan pemerintah pusat. 

Jika harus ditambah dengan beban belanja untuk PPPK, maka kondisi belanja pegawai semakin membengkak.

BACA JUGA:Target Pengerukan Alur Pulau Baai Molor Lagi, Ini Janji Terbaru Pelindo

“Hitung-hitungan kita untuk saat ini kayaknya daerah tidak sanggup, karena anggaran belanja pegawai Kepahiang sudah lebih dari 40 persen total APBD Kepahiang. Nanti kalau kita tidak bisa sesuaikan dengan regulasi bisa dapat sanksi. Jadi saat menganggarkan PPPK maka dipastikan akan semakin membengkak,” ujar Jono Antoni.

BACA JUGA:Gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu di Sumatera Barat Tahun 2025, Cek Info Lengkap Berdasarkan Perpres

Sesuai aturan, belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari total APBD. Dengan demikian Pemkab Kepahiang terancam sanksi dari pemerintah pusat.

Namun hal tersebut tak bisa terelakkan dikarenakan kondisi pegawai yang banyak.

 

Sumber: