Tahun Depan Pemerintah Masih Salurkan Bansos Rp 546 Triliun, Ini Jenis Bansos dan Besarannya

Lalu, badan usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebanyak 200 Badan Usaha.

Dalam rangka rehabilitasi sosial dilakukan melalui program kelompok rentan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 5.880 orang. Korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 14.730 orang.

Penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 53.800 orang. Literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra sebanyak 60.000 unit.

Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 38.000 anak. Anak berhadapan dengan hukum yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 400 anak. Lanjut Usia yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 32.604 orang.

BACA JUGA:Siapkan KTP, Bansos BPNT September Rp600 Ribu Sudah Bisa Diambil di Kantor Pos Hari Ini?

Adapun untuk kegiatan lainnya adalah diklat pendamping PKH kepada 5.000 orang, sertifikasi bagi SDM kesejahteraan sosial sebanyak 14.000 orang, dan akreditasi Lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 2.301 lembaga.

Sejumlah program ini sedikit berbeda dengan yang dilaksanakan untuk 2023. Pada 2023, anggaran Rp 77,33 miliar di antaranya untuk bantuan sosial program sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp 45,1 triliun dan bantuan sosial PKH bagi 10 juta KPM sebesar Rp 28,7 triliun.

Pada tahun ini, Kementerian Sosial juga kembali melanjutkan program permakanan bagi lanjut usia dan disabilitas tunggal serta asistensi rehabilitasi sosial bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu (YAPI).

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,24 T dari BA BUN, yang digunakan untuk bantuan permakanan lansia tunggal bagi 100.000 orang untuk 184 hari, bantuan permakanan bagi disabilitas tunggal bagi 100.000 orang untuk 184 hari, serta bantuan ATENSI YAPI bagi 378.755 anak selama 6 bulan.

Pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial diarahkan untuk percepatan penanganan kemiskinan, melalui strategi mengurangi beban pengeluaran, menambah pendapatan, dan mengurangi kantong kemiskinan.

Pelaksanaan program dan anggaran tersebut mereka anggap sejalan dengan upaya pencapaian target RPJMN yaitu angka kemiskinan berada pada angka 6-7% pada 2024 serta arahan Presiden agar kemiskinan ekstrem pada 2024 sebesar 0%.

 

(Tim)

Sumber: