DBH Cukai Tembakau Rp 5,47 Triliun, Ini 5 Provinsi Terbanyak Dapat Anggaran

JAKARTA, RBTVCAMKOHA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) 2023 sebesar Rp 5,47 triliun. 

DBH cukai itu diberikan kepada 25 provinsi di Indonesia. Pemberian DBH CHT tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

BACA JUGA:7 Karung dan 1 Koper Berisi Sabu Berhasil Digagalkan BNNP

“Dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 5.470.207.767.000," tulis Pasal 1 ayat (1) PMK tersebut, dikutip Rabu (25/1/2023).

Dengan berlakunya aturan ini, maka PMK Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BACA JUGA:Gaji Honorer di Provinsi Ini Rp 5.615.000, Cek Besaran Gaji Honorer 2023 di Indonesia

Dari jumlah DBH CHT tersebut, ada lima provinsi yang menerima anggaran terbanyak. Hal itu dikarenakan wilayah tersebut memiliki penghasilan dari tembakau lebih besar.

 

Berikut Daftar Provinsi Penerima DBH CHT Terbesar

BACA JUGA:Disiapkan Rp 373,17 Triliun, KUR BRI 2023 Bisa Pinjam Rp 500 Juta, Siapkan KTP dan KK

• Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3,074 triliun. DBH CHT paling banyak untuk Jawa Timur Rp 819,93 miliar, Kabupaten Pasuruan Rp 335,19 miliar, dan Kabupaten Malang Rp 119,36 miliar.

• Provinsi Jawa Tengah dengan total DBH CHT sebesar Rp 1,207 triliun. Wilayah yang mendapatkan paling banyak adalah Jawa Tengah Rp 321,95 miliar, Kabupaten Kudus Rp 238,52 miliar, dan Kabupaten Temanggung Rp 51,36 miliar.

• Provinsi Jawa Barat menerima total DBH CHT sebesar Rp 609,892 miliar. Paling banyak yang menerima terdiri dari Jawa Barat sendiri Rp 162,64 miliar, Kabupaten Karawang Rp146,10 miliar, dan Kabupaten Garut Rp 37,44 miliar.

• Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima DBH CHT dengan total Rp 473,60 miliar. Dana itu dibagi terbesar ke Provinsi NTB sendiri Rp 126,29 miliar, lalu ke Kabupaten Lombok Timur Rp 78,30 miliar, dan ke Kabupaten Lombok Tengah Rp 71,15 miliar.

Sumber: