Hadiri Rapat Kerja dan RDP, BPIP Usulkan Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar

Anggaran BPIP Tahun 2024 turun sebesar Rp15.227.428.000,00 atau sebesar 4,26% dari tahun 2023. Serta,  pagu anggaran BPIP tahun 2025 turun sebesar Rp42.840.690.000,00 atau sebesar 12.52% dari tahun 2024.

BACA JUGA:Terlibat Narkoba, Dua Oknum Polisi di Seluma Berpangkat Aipda Dipidana 1 Tahun Penjara

Usulan Tambahan Anggaran

Selanjutnya, dalam agenda pembahasan pembicaaan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025.

BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2025 dengan total senilai Rp100.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan strategis.

Adapun salah satunya yakni untuk Penguatan Jaringan Relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Pemerintah, Lembaga Legislatif dan Komponen Lainnya, Fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila, dan Pelaksanaan Sosialisasi Pancasila untuk Content Creator, Youtuber, Influencer, Tiktoker

BACA JUGA:Cek Rincian Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara, Ini Desa dengan Alokasi Dana Terbesar dan Terkecil

Lalu, Yudian menyebut BPIP akan massif menysosialisasikan Pancasila ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda, salah satunya melalui media sosial, seperti tiktok dan Instagram.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden pada saat dirinya dilantik sebagai Kepala BPIP di Istana (7/6), 2022 lalu.

Mengingat kepiawaian generasi muda dalam bermedia sosial dan dalam membuat konten, BPIP menilik pentingnya Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z dan alfa dengan menggandeng content creator, youtuber, influencer dan tiktoker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian.

BACA JUGA:Cek Rincian Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara, Ini Desa dengan Alokasi Dana Terbesar dan Terkecil

Sementara, Anggota Dewan Fraksi NasDem Aminurokhman, S.E., M.M. dalam pendalamannya kepada BPIP menyempaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang, Politikus tersebut menilai pentingnya tugas BPIP dalam mentransformasi nilai ideologi menjadi sendi kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyatakat.

“Setiap rapat saya dengan BPIP selalu saya mendorong bahwa BPIP ini jangan hanya menjadi Badan yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden pak, kedepan ini bagaimana Lembaga ini eksistensinya harus dikuatkan dengan undang-undang,” ujarnya.

BACA JUGA:5 Risiko tidak Bayar Pinjol Ilegal, Nomor 3 Sering Buat Orang Bundir

Lebih lanjut, Aminurokhman  mendorong program-program BPIP agar tidak hanya menyentuh pada komponen masyarakat pada tingkatan tertentu, melainkan harus pada semua kalangan tanpa terkecuali.

Senada dengan itu, Fraksi Partai NasDem, Kamran Muchtar Podomi, ST, mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat sebagai modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. nah makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideology. Bpip ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

BACA JUGA:Bersumber dari APBN, Ini Rincian Dana Desa Kabupaten Nias Utara 2024

Podomi mengaku peran BPIP dalam program Paskibraka terasa hingga ke daerah daerah. Namun, di sisi lain, Ia juga mendorong BPIP untuk memperhatikan anggaran Paskibraka di daerah,  

“Karena BPIP ini bicara nilai, outcomenya nilai, saya belum tau batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu paskibraka, Nah termasuk anggaran di daerah bu, diperharikan juga paskibraka paskibraka yang kita udah tau lah , kalau anak anak didaerah yang orangtuanya petani, tapi meraka bangga jadi paskibraka walaupun tingkat kabupaten /kota apalahi meraka sampai hari di pusat,” jelasnya.

Lebih dari itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Heru Sudjatmoko menyampaikan usulan saat rapat kerja bersama BPIP tentang pembentukan Mahkamah Pancasila.

"Izinkan saya tidak bicara anggaran, sedikit saja, Pak, saya hanya tergelitik kalau tidak saya katakan terinspirasi. Ketika kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa dsebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya melamun, jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila. Saya ditertawakan nggak apa, ya, tapi dengan segala hormat saya ingin sampaikan pikiran ini," kata Heru

BACA JUGA:Perhatikan! Begini Cara Memilih Laptop untuk Anak Sekolah Agar Tidak Salah Pilih, Ikuti 7 Cara Ini

"Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, barangkali Mahkamah Pancasila, dengan segala kekurangan saya, saya bisa menyebut mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini, pendek kata semua dari kita. Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi,"lanjutnya. (WS)

 

Septi Widiyarti

Sumber: