Iklan dempo dalam berita

Pemuda Babak Belur Dihajar Massa, Kasusnya Bikin Malu Seumur Hidup

Pemuda Babak Belur Dihajar Massa, Kasusnya Bikin Malu Seumur Hidup

Pemuda Babak Belur Dihajar Massa--

"Pak itu cuma celana dalam lo.. bukan uang rakyat," tulis @tsat**. "Yang mukulin aslinya bukan orang baik, karena gak bisa ajak omong baik-baik," saut @ryad*.

BACA JUGA:Gerak Cepat, Polri Beri Respon Usai Video Viral Oknum Guru SMK Diduga Aniaya Siswanya

Namun, ada juga warganet yang mendukung tindakan massa.

"Nah gitu dong olahraga," ujar @mahar**. "Bagus-bagus," kata @jawa*. Komentar-komentar ini mencerminkan bagaimana masyarakat terbelah dalam menyikapi kasus tersebut, antara yang mengecam kekerasan dan yang menganggap kekerasan sebagai bentuk hukuman yang pantas.

BACA JUGA:Tukang Jus Tercantik, Dulu Viral Pujian Kini Dihujat Habis-habisan, Ini Penyebabnya

Hukum dan Sanksi Main Hakim Sendiri

Pelaku pencurian memang salah dan tindakannya tidak dibenarkan. Namun, main hakim sendiri juga melanggar hukum dan dapat dijerat pidana berdasarkan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. 

Main hakim sendiri adalah tindakan sewenang-wenang yang melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

BACA JUGA:Viral, Oknum Guru SMK Diduga Lakukan Aksi Kekerasan Terhadap Siswa, Begini Kronologinya

Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian mengancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 

Selain itu, pelaku main hakim sendiri dapat dipidana berdasarkan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. 

Hukuman yang ditetapkan tergantung pada sistem hukum yang berlaku dan keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan keadaan kasus dan pertimbangan yang relevan.

BACA JUGA:Dijuluki Si Kocong, Anak Bule Asal Ukraina Ini Viral Lantaran Menggelandang, Ibunya Ngaku Kehabisan Biaya

Etika dan Hukum dalam Menangani Pelaku Kejahatan

Tindakan main hakim sendiri sering kali terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap proses hukum yang dianggap lambat atau tidak adil. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: