Bertarung di Pilkada Jawa Barat, Segini Harta Kekayaan Ahmad Syaikhu Bakal Calon Gubernur

NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM – Bertarung di Pilkada Jawa Barat, segini harta kekayaan Ahmad Syaikhu bakal calon Gubernur.

Resmi berkompetisi di Pilkada Jawa Barat, Ahmad Syaikhu Bakal Calon Gubernur yang dipasangkan dengan Ilham Akbar Habibie diusung oleh tiga partai, yakni PKS, PPP, dan NasDem.

BACA JUGA:Heboh, Kabarnya Rumah Sakit Ini Larang Dokter Pakai Jilbab

Profil Singkat Ahmad Syaikhu

Ahmad Syaikhu merupakan Presiden PKS periode 2020-2025. Berdasarkan laman resminya, ahmadsyaikhu.com, ia merupakan seorang politikus kelahiran Cirebon, 23 Januari 1965.

Selain sebagai presiden partai, Syaikhu juga menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi V.

Dilahirkan di desa Ciledugkulon, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, putra kelima dari pasangan, K.H Ma’soem bin Aboelkhair, dan Nafi’ah binti Thohir ini menempuh pendidikan dasar sampai dengan kelas V di SDN Ciledug III.

Seiring dengan kepindahan ayahnya sebagai kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindanglaut Cirebon ia melanjutkan ke SDN Lemahabang II hingga lulus.

BACA JUGA:Ternyata Segini Gaji PNS Perawat Gigi, Paling Rendah Rp 3 Juta Per Bulan

Pendidikan menengah pertama dilaluinya di SMPN Sindanglaut Cirebon dilanjutkan ke SMAN Sindanglaut Cirebon, setelah itu dilanjutkan ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Pendidikan agama ia peroleh dari orangtua, kakak, guru privat dan kiyai-kiyai di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Ahmad sempat Menjabat Sebagai Wakil Wali Kota Bekasi. Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Setelah menyelesaikan pendidikan di STAN, ia menikah dengan teman sekampusnya, Lilik Wakhidah. Pernikahan itu dikaruniai tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan yaitu Muhammad Kamil, Muhammad Yasir Naufal, Sarah Karimah, Muthiah, Izzuddin Hamas dan Aisyah Wafa Syahidah.

Ahmad Syaikhu menjalani ikatan dinas sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dari 1986 hingga 1989 kemudian dilanjutkan pada BPKP Pusat pada Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah.

BACA JUGA:Heboh, Kabarnya Rumah Sakit Ini Larang Dokter Pakai Jilbab

Sumber: