Bupati Seluma Teddy Rahman Ajak DPRD Temui Wamendagri Bima Arya untuk Bahas 4 Poin Ini

SELUMA, RBTV.DISWAY.ID – Bupati SELUMA Teddy Rahman ajak DPRD temui Wamendagri Bima Arya untuk bahas 4 poin ini. Pertemuan ini dilakukan pada Kamis (6/3) siang.

Ketika dikonfirmasi RBTV.DISWAY.ID, Bupati Seluma Teddy Rahman membenarkan adanya pertemuan untuk membahas hal tersebut

Pertemuan tersebut merupakan langkah strategis, dalam upaya mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Seluma. 

BACA JUGA:Cek Saldo DANA, THR ASN Pemprov Bengkulu Cair, Segini Nominalnya, Bagaimana Tenaga Non ASN?

Diungkapkan Bupati Seluma Teddy Rahman, bahwa pertemuan ini membahas seputar:

• Warisan utang
• Efisiensi anggaran
• Defisit anggaran
• Mutasi dijajaran lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma.

Ini lantaran di era kepemimpinan Bupat Teddy Rahman yang baru beberapa hari ini, sudah banyak dijumpai persoalan dan PR yang harus dihadapi.

BACA JUGA:Debt Collector di Bengkulu Dilapor ke Polisi, Ambil Motor di Dalam Rumah Saat Penghuninya Kosong

Permasalahan tersebut antara lain soal utang daerah yang mencapai Rp 43,7 miliar, pemangkasan anggaran sebesar Rp 108 miliar, serta defisit anggaran APBD tahun 2025 yang diperkirakan sebesar Rp 37 miliar.

“Benar mas, tadi kita bersama Wamendagri melakukan konsultasi terkait kondisi keuangan daerah, terutama soal utang dan defisit anggaran yang cukup besar. Kami ingin memastikan langkah-langkah yang diambil nanti sesuai regulasi dan dapat memberikan solusi terbaik bagi pembangunan di Seluma,” ungkap Bupati Teddy.

BACA JUGA:Bukan Pesta Bakar Ganja, Ini Pemusnahan Barang Bukti di Direktorat Narkoba Polda Bengkulu

Selain permasalahan keuangan, Bupati juga membahas regulasi terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Seluma. Teddy ingin memastikan kapan mutasi dapat dilakukan pasca pelantikan Kepala Daerah, hal ini agar tidak melanggar aturan.

Dengan konsultasi ini, Bupati Seluma berharap dapat menemukan solusi konkret dalam permasalahan yang akan dihadapi, meski di tengah keterbatasan anggaran dan banyaknya regulasi yang mengatur kebijakan.

“Kami ingin mendapatkan kepastian kapan diperbolehkan untuk melakukan mutasi ASN, karena ada regulasi yang mengatur soal ini. Jadi, kami tidak ingin mengambil langkah yang salah,” pungkas Bupati.

Sumber: