TAPD Pangkas Anggaran Perjadin Dewan, Pembahasan Perda Dipastikan Terdampak

KEPAHIANG,RBTV.DISWAY.ID - Sejumlah plot anggaran dipangkas dampak efisiensi, termasuk anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kepahiang yang rencananya dikurangi sebesar 50 persen.

Merespon hal itu, Anggota DPRD Kepahiang dari Fraksi PDI Perjuangan, Yoga Zulkarnain mempersilakan kepada TAPD untuk mengajukan hal tersebut kepada Badan Anggaran DPRD untuk dilakukan pembahasan.

BACA JUGA:Ini Jadwal Diskon Tarif Tol Trans Sumatera Mudik Lebaran 2025, Jangan Sampai Terlewat

Bahkan dewan meminta secara rinci terkait dengan seluruh ploting anggaran Pemkab Kepahiang, sehingga dewan melalui Badan Anggaran dan Pemkab duduk bersama melakukan penyisiran diseluruh lini untuk membahas anggaran 2025 ini.

Namun Yoga Zulkarnain menilai, untuk pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan Dinas DPRD dinilai kurang tepat, karena akan mempengaruhi kinerja dari DPRD sebagai pembuat undang-undang atau perda mengingat dalam pembahasan Perda juga harus melalui pembanding seperti yang dilakukan pembahasan saat ini. Di antaranya perda parkir, perubahan nomenklatur dan beberapa perda lainnya yang membutuhkan referensi dari daerah lain.

BACA JUGA:Biaya Parkir Inap Terbaru di Stasiun Bandung, Lengkap Ketentuan Syarat dan Cara Pembayaran

"Kami tunggu naskahnya, kami tunggu TAPD untuk duduk bersama kami untuk bahas anggaran," tegas Yoga, Jum'at (21/3).

Ditambahkan Yoga, Pemkab tetap harus memikirkan dampak terhadap kinerja DPRD jika pemangkasan anggaran dilakukan cukup besar.

"Anggaran yang ada saat ini pun sudah sangat minim, namun jika kembali dipangkas karena ada aturan efisiensi ini pada prinsipnya DPRD patuh pada aturan pemerintah pusat tersebut dan yang pasti secara kinerja terutama pembahasan Perda dipastikan terganggu," tutup Yoga.

BACA JUGA:Berkah Ramadan, Omset Pengusaha Kosmetik Binaan BRI Melejit

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kepahiang Hartono menegaskan bahwa anggaran Sekretariat DPRD Kepahiang merupakan OPD yang paling besar akan dilakukan pemangkasan, terutama untuk anggaran perjalanan dinas anggota DPRD.

Nico Relius

Sumber: