Anggaran Gaji THL Kepahiang Mencapai Rp 13 Miliar, Dewan Ragukan Data Honorer

KEPAHIANG, RBTVDISWAY.ID –Tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Sekretariat Daerah menyangkut data konkret seluruh tenaga honorer yang ada di lingkungan Kabupaten KEPAHIANG. DPRD KEPAHIANG mulai meragukan keabsahan seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemkab KEPAHIANG ini, yang sebelumnya diajukan oleh TAPD untuk anggaran pembayaran gaji THL.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kepahiang, Hendri, mengklaim pihaknya telah mengonfirmasi ke beberapa instansi seperti RSUD yang telah menggunakan tenaga outsourcing, THL Sekretariat DPRD yang menggunakan anggaran sendiri, tenaga guru yang dibayar melalui dana BOS dan lainnya.

BACA JUGA:PAD Parkir Pasar Bawah Naik, Dinas Pendapatan Pastikan Ada Kenaikan PAD Pariwisata

Sehingga Banggar mempertanyakan untuk apa anggaran yang diajukan belasan miliar tersebut.

 “Itu guru-guru tidak ada THL lagi. Itu banyak anggaran digunakan dari dana BOS untuk memberi honor dari guru-guru THL tersebut. Dan juga di rumah sakit itu banyak menggunakan outsourcing, dan juga tenaga kerja sukarela yang ada di situ juga melalui pendapatan BLUD dari rumah sakit. Dan di Dinas Kesehatan juga seperti itu. Dan juga sudah banyak PPPK yang sudah diangkat,” ujar Hendri, Anggota Banggar DPRD Kepahiang

Sebelumnya,  memasuki bulan keenam jalannya tahun anggaran 2025, Fraksi Golkar DPRD Kepahiang mempertanyakan realisasi anggaran sebesar Rp13 miliar di APBD tahun 2025 dengan mata anggaran untuk pembayaran gaji honorer di lingkungan Kabupaten Kepahiang.

BACA JUGA:Musyawarah RPJMB, Gubernur Bengkulu Sampaikan Target Kolaborasi Pembangunan dengan Daerah

Pertanyaan ini muncul setelah dalam beberapa kali kunjungan ke mitra kerja di OPD, dewan menilai banyaknya jumlah tenaga honorer yang disinyalir mencapai 1.300 orang diklaim tidak mencapai jumlah yang disebutkan TAPD saat mengajukan anggaran, karena untuk anggaran Rp13 miliar.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kepahiang, Hendri menegaskan, pihaknya meminta pemerintah untuk menyampaikan rincian secara riil data tenaga honorer yang ada di Kabupaten Kepahiang, termasuk orang dan penempatannya, apakah benar berjumlah 1.300 orang. 

BACA JUGA:Anak Indigo Wajib Tahu! Ini Yang Terjadi Menjelang Malam Satu Suro, Salah Satunya Merasakan oleng

“Di mana saja, di OPD-OPD mana saja yang ditempatkan, yang harus dibayar dengan anggaran Rp13 miliar tersebut, itu harus jelas. Karena takutnya ada mark up-nya. Begitu juga di tahun-tahun sebelumnya, perlu diaudit sebenarnya, honorer itu di mana, apakah di umum atau di tal kebersihan, di Satpol PP, di Damkar, maupun di Diknas,” ujar Hendri,Ketua Fraksi Golkar DPRD Kepahiang.

Hendri menyampaikan, untuk keselarasan kinerja antara pemerintah dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan, hendaknya ada keterbukaan dan kesesuaian data, terutama dengan data konkret tenaga honorer.

 

Sumber: