Sidang Paripurna DPD RI: Seruan Perdamaian Dunia dan Tegaskan Aspirasi Daerah

BACA JUGA:Iran Bersiap Balas Amerika Serikat, Nyawa 50 Ribu Pasukan Amerika di Timur Tengah Terancam

Penrad juga menambahkan bahwa Komite III DPD RI dalam laporan resesnya menyoroti pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Lonjakan konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di kalangan remaja telah menyebabkan peningkatan kasus obesitas dan diabetes.

“Sampai hari ini, belum ada regulasi kuat tentang pengiklanan MBDK. Integrasi data kesehatan juga masih terbatas. Edukasi tentang kesehatan juga belum menjadi bagian utuh dalam kurikulum sekolah,” paparnya. 

BACA JUGA:Keren! BRI Kembali Masuk Dalam Daftar Forbes Global 2000 Tahun 2025, Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia

Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan laporan aspirasi Sub Wilayah Barat II dalam ruang lingkup Komite II DPD RI.

Ia mengutarakan bahwa masyarakat Bali yang mengeluhkan warga negara asing (WNA) banyak mengambil alih properti, sehingga tidak mampu bersaing membeli properti.

“Ke depan kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR/Kepala BPN dan Kementerian Hukum untuk mendorong penyelesaian kepemilikan properti oleh WNA ini,” tuturnya.

BACA JUGA:Gairah Investasi, Dibangun Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit, Nilai Investasi Rp 53 M

Ida Bagus juga mempertanyakan permasalahan Koperasi Merah Putih terkait permodalan, model bisnis, dan skala prioritas.

Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi integrasi peran Koperasi Merah Putih, BumDes, dan koperasi eksisting agar tidak terjadi duplikasi fungsi.

“Kami mendorong kinerja Himbara dalam memberikan pembiayaan modal awal Koperasi Merah Putih dengan memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian,” paparnya.

BACA JUGA:Jangkau 67 Ribu Desa, AgenBRILink Terus Perkuat Inklusi Keuangan di Indonesia

Laporan hasil aspirasi masyarakat daerah di Sub Wilayah Timur I, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Maria Goreti membeberkan tugas Komite I DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Sumber: