Data BPS, Ada 25,22 Juta Orang Miskin di Indonesia!

Mantan politikus PDIP dan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, dipercaya untuk membantu wujudkan keinginan presiden dalam mengentaskan kemiskinan selama lima tahun mendatang.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai lima tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin," kata Budiman.

Badan yang dipimpin Budiman bertugas menyusun rencana induk dan menyinkronisasi perencanaan program pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia, melakukan pemutakhiran data kemiskinan yang akan menjadi pedoman strategis untuk mengentaskan kemiskinan, dan melakukan pemberdayaan dan pembangunan inklusif bagi masyarakat agar terhindar dari kemiskinan.

Budiman bahkan memberikan gambaran beberapa program yang akan dilakukan ke depannya seperti pemberdayaan orang miskin melalui koperasi dan BUMDES, pembuatan ekosistem kewirausahaan sosial, pelatihan teknologi, up skilling, dan reskilling.

BACA JUGA:Wajib Tahu, Dua Kategori Utama Standar Kompetensi di SKB CPNS 2024

Sementara itu, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Dewi Rahmawati Nur Aulia, melihat pembentukan badan baru yang fokus pada pengentasan kemiskinan membawa harapan akan adanya peningkatan efektivitas dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Namun, untuk memastikan keberhasilannya, beberapa faktor harus diperhatikan agar badan tersebut bisa berjalan efektif dan lebih baik dibandingkan dengan inisiatif sebelumnya, seperti TNP2K dan KL sebelumnya.

Menurut Dewi, badan baru ini harus mampu bersinergi antar lembaga dan kebijakannya.

Karena salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa badan ini mampu mengkoordinasikan program-program yang sudah ada di berbagai KL, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau program yang berlebihan.

"TNP2K, misalnya, sudah memiliki data dan program yang melibatkan banyak KL. Badan baru harus memastikan bahwa mereka mampu memanfaatkan seperti data DTKS dan program yang telah berjalan seperti PKH, Bantuan langsung tunai, bukan memulai dari nol atau malah membuat kebijakan baru yang tidak sinkron," jelas Dewi, Kamis (24/10/2024).

BACA JUGA:Bersiap Hadapi Tes SKB CPNS 2024, Ketahui Jumlah Soal SKB Dengan Indikator Soal Non-Penghitungan

Badan ini juga perlu memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang jauh lebih kuat dan terukur, yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki data program secara real-time. 

Ini termasuk menggunakan data yang terintegrasi dan sistem informasi yang mampu memetakan area kemiskinan dengan lebih akurat dan menargetkan intervensi yang tepat.

Keberhasilan badan ini, lanjut Dewi, juga tergantung pada kolaborasi dan kerjasama dengan sektor swasta termasuk dengan pemerintah daerah. 

BACA JUGA:Operasi Zebra Nala Bengkulu Tengah 2024, 658 Pengendara Ditilang dan 45 Unit Kendaraan Diamankan

Sumber: