Pinjaman KUR BNI November 2025 Rp75 Juta, Solusi Tepat untuk Usaha Makin Gacor dan Produktif

NASIONAL, RBTV.DISWAY.ID —Memasuki November 2025, Bank Negara Indonesia (BNI) kembali memperkuat dukungannya terhadap sektor UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan plafon hingga Rp75 juta.

Program ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang ingin memperluas bisnis tanpa harus menanggung beban bunga tinggi seperti pada pinjaman komersial biasa.

Melalui KUR BNI Rp75 juta, pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan dana untuk menambah modal kerja, membeli peralatan produksi, memperluas jaringan pemasaran, hingga memperkuat arus kas usaha.

Dengan bunga rendah dan tenor fleksibel, fasilitas ini menjadi pilihan ideal untuk membantu wirausahawan naik kelas dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

BACA JUGA: 10 Pinjol Populer Tanpa BI Checking, Referensi untuk Pemilik Riwayat Kredit Kurang Baik

Kelebihan KUR BNI 2025

KUR BNI 2025 menjadi salah satu produk pembiayaan paling diminati karena menawarkan suku bunga bersubsidi sekitar 6% per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman komersial lainnya.

Selain itu, jaringan BNI yang tersebar di seluruh Indonesia — termasuk di wilayah Bengkulu dan sekitarnya — memudahkan nasabah dalam mengakses layanan.

Proses pengajuan juga kini semakin cepat berkat sistem digitalisasi perbankan. Nasabah dapat mengajukan KUR secara online atau semi-digital, sehingga proses verifikasi dan pencairan dana berlangsung lebih efisien.

Dengan kombinasi bunga ringan, akses mudah, dan sistem modern, KUR BNI Rp75 juta menjadi solusi cerdas untuk mengembangkan usaha tanpa tekanan finansial berlebih.

BACA JUGA:Terungkap! Begini Cara DC ShopeePayLater Bisa Mengetahui Nomor Kontak Ibumu, Padahal Tak Pernah Diberikan

Syarat Umum Pengajuan KUR BNI Rp75 Juta

Agar pengajuan KUR dapat disetujui, calon debitur perlu memenuhi beberapa ketentuan dasar berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
2. Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan.
3. Menyertakan dokumen legalitas usaha, seperti NIB, SIUP, atau surat keterangan usaha dari kelurahan.
4. Menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, dan rekening tabungan BNI.
5. Tidak sedang menerima pembiayaan produktif dari program pemerintah lainnya.

BNI juga akan melakukan survei lapangan dan analisis kelayakan usaha untuk memastikan dana digunakan secara produktif, bukan konsumtif.

Sumber: