Ruang Fiskal Desa Menyempit, Pembangunan Fisik 148 Desa Terancam Tertunda
Tahun ini pemerintah desa mendapat tantangan lantaran pemotongan dana desa.--
MUKOMUKO, RBTVDISWAY.ID - Sejumlah desa yang ada di Kabupaten Mukomuko diperkirakan tahun anggaran 2026 menjadi periode penuh tantangan bagi pemerintah desa.
Pasalnya, pengalokasian dana desa dari kebijakan pemerintah pusat menjadi penyebab utama penyempitan ruang fiskal, dan berdampak banyak desa harus menunda rencana pembangunan infrastruktur dasar di tahun 2026.
Berdasarkan aturan terbaru, setiap desa diwajibkan mengalokasikan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan serta 30 persen untuk penguatan Koperasi Merah Putih. Dua pos belanja tersebut bersifat wajib dan tidak dapat digeser ke sektor lainnya.
BACA JUGA:Syarat dan Proses Pengajuan Kredit Multiguna Gadai SK PPPK di Bank Jatim
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko mencatat, terdapat 148 desa yang masih menyimpan daftar panjang kebutuhan infrastruktur mendesak.
Sebagian besar desa tersebut membutuhkan peningkatan jalan usaha tani, pembuatan drainase, pembangunan sumur bor, serta perbaikan jembatan kecil yang menunjang aktivitas warga.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kabupaten Mukomuko Wagimin, mengatakan situasi ini menuntut desa untuk lebih kreatif dalam menyusun rencana kerja agar program tetap berjalan meski anggaran minim.
BACA JUGA:Gadai SK PPPK di Pegadaian, Kira-kira Dapat Berapa? Apa saja Syaratnya?
Sebagian besar dana desa sudah diarahkan ke program prioritas nasional yang sifatnya wajib, sehingga pembangunan fisik yang biasanya menjadi kebutuhan langsung masyarakat harus menyesuaikan kemampuan anggaran.
“Pengurangan ini tentu menggerus prioritas desa yang selama ini berkegiatan fisik dan kegiatan fisik ini juga menutupi masyarakat walaupun didesa itu tidak ada pembangunan dari DAU dari DAK, dengan adanya dana desa ini seolah bergeliat pembangunan desa ini. Cuman kalau 2026 ini Dana desanya nggak ada, DAU nya ngga ada, nah seolah-olah tidak ada pembangunan,” ujar Wagimin.
Dwi Anggi Saputra
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


