BENGKULU, RBTVDISWAY.ID — Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Bengkulu, akhirnya menetapkan April Yones, M.AP sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu.
Penetapan tersebut dilakukan setelah seluruh peserta musyawarah menyepakati satu nama secara aklamasi.
April Yones yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Seluma periode 2024-2029 ini menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin PPP Bengkulu.
BACA JUGA:Daftar Penerima Penghargaan AFC Futsal 2026, Salah Satunya Pemain Timnas Indonesia
Ia berkomitmen menjalankan amanah partai secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Saya berterima kasih atas kepercayaan teman-teman. Amanah ini akan saya jalankan secara transparan dan bertanggung jawab,” tutur April Yones.
Ia menegaskan, pihaknya akan segera membangun komunikasi dengan seluruh struktur partai, termasuk DPC yang belum hadir dalam musyawarah. Menurutnya, soliditas partai menjadi hal penting dalam menghadapi agenda politik ke depan.
“DPC yang belum hadir tetap akan kami ajak dialog. Tujuannya satu, merapatkan barisan untuk memajukan PPP dan Provinsi Bengkulu,” ucapnya.
BACA JUGA:Harga Emas Perhiasan Hari Ini Minggu 8 Februari 2026
Ketua DPC PPP Kabupaten Seluma, Ansori, S.Sos, menegaskan hasil musyawarah sudah sah dan sesuai mekanisme organisasi.
“Alhamdulillah sudah final. Semua sepakat mengerucut ke satu nama, yaitu Bapak April Yones,” kata Ansori.
Ia menjelaskan, musyawarah diikuti perwakilan sembilan DPC kabupaten ditambah unsur perimbangan. Meski terdapat lima DPC yang tidak hadir, proses pengambilan keputusan tetap berjalan sesuai aturan karena tidak ada usulan lain yang disampaikan.
“Kalau yang tidak hadir tidak menyampaikan usulan apa pun. Proses tetap berjalan sesuai mekanisme,” ujarnya.
BACA JUGA:PT Socfin Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 Analisis, Ini Link Pendaftaran
Penetapan April Yones juga telah mendapat persetujuan Ketua Umum DPP PPP, Haji Muhammad Mardiono. Selanjutnya, tim formatur akan menyusun struktur kepengurusan untuk kemudian dilaporkan ke DPP guna penerbitan surat keputusan resmi.