BACA JUGA:Adu POCO M5 Vs POCO M6 Pro, Hp Gaming Harga Beda Tipis! Mana yang Lebih Baik?
Saidah, salah seorang pedagang, mengaku bersyukur bisa berjumpa langsung dengan Kepala Negara.
"Alhamdulillah (dapat bantuan), terima kasih. Kita bersyukur toh, selama ini kita lihat di TV, sekarang kenyataan," ujarnya.
"Terima kasih, mudah-mudahan dia berkah, dia tambah rezekinya, dia sehat," lanjut ibu yang telah 20 tahun berdagang di Pasar Laino Raha tersebut.
BACA JUGA:Titik Lokasinya Tambang di Sulawesi yang Menjadi Penyumbang Harta Karun Nikel Terbesar di Indonesia
Langkah Presiden Jokowi terhenti di satu lapak pedagang pisang. Rupanya, Presiden Jokowi ingin mencicipi pisang susu yang dijual di lapak tersebut. Presiden pun duduk berjongkok dan mencicipi beberapa buah pisang.
Suhia sang pedagang pisang, bercerita bahwa harga pisang yang ia jual adalah Rp5 ribu per sisirnya. Presiden Jokowi membeli dua sisir, namun memberinya Rp150 ribu.
BACA JUGA:Harta Karun Nikel Incaran Dunia di Sulawesi, Berpotensi Mencapai 2,6 Miliar Ton
"Beli pisang dua sisir 10 ribu, satunya lima ribu. Dikasih Pak Jokowi 150 ribu. Senang sekali," ujar Suhia.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Laino Raha menunjukkan komitmen Presiden dalam mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan para pedagang kecil.
BACA JUGA:Inilah Menu Makanan untuk Jemaah Asal Indonesia di Madinah Selama Menunaikan Ibadah Haji
Selain ke Pasar Laino Raha, dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024.
Kunjungan ini adalah bagian dari pengecekan rutin untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional, sekaligus penyaluran bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat.
BACA JUGA:Berapa Pesangon Karyawan Swasta yang di PHK? Segini Menurut UU Cipta Kerja 2023
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memastikan bahwa distribusi beras 10 kilogram per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni dengan harapan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).