Menko Luhut harap masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya."Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kita hitung di situ," kata dia.
Menko Luhut menuturkan, pembatasan BBM subsidi itu juga akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara seiring pembatasan BBM Subsidi. Sehingga ikut juga mengurangi banyaknya orang yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).
BACA JUGA:Cek! Ini Daftar Motor yang Dilarang Isi Pertalite di SPBU, Kendaraanmu Termasuk?
"Dan itu juga akan menghemat (biaya) kesehatan sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi sebenarnya banyak sekali efisiensi di negeri ini yang bertahap sekarang sedang dibereskan," tegas Menko Luhut.
Pernyataan Luhut Dibantah Jokowi
Sementara Jokowi menegaskan, Ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan tersebut.
"Endak, endak, endak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, (16/7/24) dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.
"Belum rapat juga," tegasnya.
Diketahui, pernyataan kala itu berawal dari respons Luhut terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalami defisit pada triwulan I dan diprediksi akan terus melebar hingga akhir tahun 2024.
Ia berharap, rencana yang tengah dipersiapkan ini dapat membantu menghemat APBN sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
BACA JUGA:Pertalite akan Dihapus! Ternyata ini Alasan Kuat Pemerintah Ingin Menghapus Pertalite
Pernyataan Luhut soal rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 juga mendapat respons dari sejumlah menteri Jokowi lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah masih mendiskusikan lebih lanjut wacana pembatasan BBM subsidi dan belum memutuskan hasilnya.
Airlangga mengaku, pihaknya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih akan membicarakan rencana tersebut.
"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," tutur Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, (10/7/24) lalu.