BACA JUGA:6 Merek Smart TV Terbaik 2024, Desain Modern dan Harga Terjangkau
Dalam pernyataan mantan Sekjen PKB ke publik tersebut, menyebutkan pokok permasalahan yang paling substansial di internal PKB, yakni tentang tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak teratur.
Baik keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dan Pileg, dana Pilpres, sampai sekarang dana Pilkada saat ini tidak transparan dan tidak teratur.
BACA JUGA:Sejumlah Pemotor Berjatuhan di Jalan Koleang, Netizen Sentil Pemda dan DPRD
Selain itu, dana tersebut disebut mantan Sekjen PKB tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen maupun forum-forum pertanggungjawaban seperti di Muktamar, pengurus partai dan lain sebagainya, dan menurutnya bagi internal PKB saat ini, soal keuangan tersebut merupakan hal yang sangat rahasia, sangat tertutup dan tidak boleh diungkit-ungkit.
“Menyikapi pernyataan mantan Sekjen PKB ini, kami memandang bahwa hal-hal yang dilakukan Lukman Eddy terhadap Ketum PKB Muhaimin Iskandar telah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur di dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dan pasal 27 A junto pasal 311 ayat (1) KUHP Pasal 45 (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” pungkasnya.
BACA JUGA:Ini 11 Mobil Bekas Seharga Yamaha Nmax Baru, Silakan Dipinang
(Adrian-Rendra Aditya-Hari Adiyono)