NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM – Panggilan untuk pelaku UMKM! begini cara dapat saldo Rp 200 ribu, gratis dan mudah.
Pada masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia, banyak sektor ekonomi mengalami tekanan yang luar biasa. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menyadari pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional, pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan berbagai bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM agar mereka dapat bertahan di tengah krisis ini.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).
BACA JUGA:LAMR Diminta Bentuk Tim Pembakuan Penulisan Arab Melayu
Apa Itu Program BPUM?
BPUM merupakan singkatan dari Bantuan Produktif Usaha Mikro, yang merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendukung para pelaku UMKM di seluruh penjuru negeri. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2020, tepat saat pandemi Covid-19 mulai melumpuhkan banyak sektor ekonomi.
Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu UMKM tetap bertahan dan berkembang meskipun di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Pada tahap awal peluncurannya, BPUM memberikan bantuan langsung sebesar Rp2,4 juta kepada setiap pelaku UMKM yang terdaftar.
Bantuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan operasional harian. Meskipun jumlah bantuan ini tampak kecil, namun bagi banyak pelaku usaha mikro, dana tersebut sangat berarti dalam menjaga kelangsungan usaha mereka.
BACA JUGA:Kisah Pejalan Kaki Tunanetra yang Kesulitan Berjalan di Trotoar, Apa Penyebabnya?
Proses Penyaluran BPUM melalui BRI
Sebagai salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia, BRI dipercaya untuk menyalurkan bantuan BPUM kepada para pelaku UMKM. Untuk mendapatkan bantuan ini, pelaku UMKM harus mendaftarkan diri mereka melalui tautan khusus yang disediakan oleh BRI, yaitu di eform.bri.co.id.
Pada laman tersebut, pelaku UMKM hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka untuk memeriksa apakah mereka memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.