Di Provinsi Bengkulu, total piutang pembiayaan dari 32 perusahaan pembiayaan mencapai Rp 2,066 miliar, dengan tingkat kredit bermasalah Rp 45,038 juta (2,18%).
Selain itu, di tahun ini tercatat 3 kabupaten di Provinsi Bengkulu yang tertinggi untuk tingkat NPF (Non Performing Financing) atau rasio tingkat permasalahan pembiayaan, terdapat di Kabupaten Kepahiang (4,23%/ 87,39 juta), kemudian Kabupaten Bengkulu Selatan (3,93%/ 81,19 juta) dan Kabupaten Rejang Lebong (3,33%/ 68,79 juta).
BACA JUGA:Wajib Waspada kalau Pinjol Sudah Minta Nomor Kontak Hp, Kemungkinan Hal Ini yang Terjadi
Melalui sosialisasi jaminan fidusia di Kabupaten Seluma ini, Kemkumham Bengkulu berharap masyarakat Seluma dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam jaminan fidusia dapat memahami hak dan kewajibannya, karena dalam perjanjian fidusia ini, para pihak kedudukan keduanya setara atau seimbang.
Jaminan fidusia dapat dihapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
BACA JUGA:4.413 Formasi CPNS dan PPPK 2024 DKI Jakarta, Syarat Pendidikan Minimal Paket C dan Gaji
"Jadi setelah kita berikan penjelasan dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian Fidusia, tidak ada lagi kejadian-kejadian pelanggaran atau hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, jadi tidak ada lagi eksekusi objek jaminan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Andrey Pramudia.
(Hari Adiyono)